Kuasa Hukum Kivlan Zen Mengkritik Keputusan Hakim Yang Tunda Dua Pekan Persidangan

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Kuasa hukum Kivlan Zen, tersangka kasus dugaan kepemilikan senjata api ilegal, mengkritik keputusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menunda dua pekan persidangan praperadilan menjadi 22 Juli 2019.

Kan itu sudah habis penahanannya, mau ngapain lagi. Praperadilan itu kan murah, cepat, efisien. Tidak ada, ini sudah main-main,” tegas Tonin Tachta Singarimbun usai menjalani sidang di PN Jakarta Selatan, Senin (8/7).

Kivlan Zen sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan makar pada akhir Mei 2019. Kemudian, polisi juga menetapkannya sebagai tersangka kasus dugaan kepemilikan senjata api ilegal pada Rabu, 29 Mei 2019 oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya.

Kivlan kemudian mendekam di Rutan Pomdam Jaya Guntur sejak 30 Mei 2019 selama 20 hari. Polisi lalu memperpanjang masa penahanannya selama 40 hari terhitung sejak Selasa (18/6).

BACA JUGA:  Tolak Praperadilan Kivlan Zen, Hakim: Status Tersangka Sesuai Prosedur

Mantan Kepala Staf Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad) itu awalnya dijadwalkan menghadiri persidangan praperadilan hari ini, namun batal karena tidak mendapatkan izin dari pihak Polda Metro Jaya.

Ketidakhadiran Kivlan menjadi sumber perdebatan antara kuasa hukumnya dan Hakim Achmad Guntur mengenai kapan sidang praperadilan akan dilakukan kembali untuk menghadirkan pemohon di ruang sidang.

Tonin meminta persidangan digelar pada Rabu (10/7) pekan ini, namun permintaan itu ditolak oleh hakim yang tetap bersikeras sidang berikutnya akan dilakukan pada 22 Juli 2019.

“Sidang ditunda dan akan digelar kembali pada 22 Juli,” ujar Hakim Achmad Guntur mengakhiri sidang pada Senin.

Sumber:Ant

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Ahmad Dhani The Warrior

Jika John Lennon mampu menciptakan "protest song" seperti "Give peace a chance" atau "imagine", tanpa penderitaan di penjara, maka Dhani akan mampu lebih hebat dari Lennon. Maksudnya, dia selain penggubah lagu/syair dan penyanyi, akan sekaligus menjadi sang pejuang. Ahmad Dhani The Warrior.

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi