JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Anggota Komisi I DPR Arwani Thomafi mengatakan,
pucuk pimpinan TNI mendatang tidak berpolitik praktis.

Hal ini dikatakan Arwani menyikapi desakan masyarakat serta LSM kepada Presiden Jokowi segera mengganti Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang akan masuk masa pensiun Maret 2018.

“Kita harus memastikan TNI ke depan tidak berpolitik praktis, imparsial dan teguh mengawal kedaulatan NKRI menjadi agenda penting di bawah komando Panglima TNI yang baru,” ujar Arwani melalui pesan singkat yang diterima SERUJI, Selasa (14/11).

Menurut dia, adanya pergantian pucuk pimpinan TNI kelak diharapkan dapat bersinergi dengan institusi lain serta menjaga independensi dalam menjaga marwah TNI khususnya dalam menghadapi sejumlah tantangan ke depan yang salah satunya adalah agenda politik pada 2018 hingga 2019.

Selain itu, lanjut politikus PPP itu, agenda modernisasi kekuatan TNI serta persoalan kesejahteraan TNI juga menjadi pekerjaan rumah yang senantiasa harus terus dikawal pimpinan TNI.

Terkait persoalan siapa dan dari angkatan mana yang berhak menempati pos Panglima TNI, Arwani meminta semua pihak untuk bersabar dan tidak mengintervensi Presiden untuk menunjuk siapa pengganti Jenderal Gatot Nurmantyo.

“Kapan dan dari angkatan mana, biarlah pembahasan hal itu tidak menjadi ruang yang akan mengurangi hak prerogatif Presiden. TNI mempunyai tradisi pengkaderan yang sangat bagus dan teruji. Dan konstitusi memberikan mandat penuh kepada Presiden untuk mengusulkan pergantian panglima TNI,” tutur Arwani.

Lebih lanjut Arwani pun yakin, TNI juga mempunyai banyak stok kader yang selain professional dan tangguh, juga sangat siap untuk mengisi estafet kepemimpinan di TNI.

“Presiden tinggal milih saja. Domain kami (DPR) nanti soal setuju atau tidak,” tandasnya.

Sebelumnya, Ketua Setara Institute, Hendardi mendesak Presiden Jokowi untuk segera mengganti posisi Panglima TNI Gatot Nurmantyo yang akan pensiun pada Maret tahun depan. Alasannya, banyak persoalan yang dihadapi TNI selama dibawah kepemimpinan Jenderal Gatot tidak terjawab, seperti soliditas, profesionalisme, kesejahteraan, reformasi peradilan militer, penanganan bisnis tentara, akuntabilitas anggaran, dan ketundukkan pada supremasi sipil sebagai bagian dari pemenuhan amanat reformasi sejak 1999.