Komisi I Harap Panglima TNI Mendatang Tak Berpolitik Praktis

1
274
Gatot Nurmantyo
Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Anggota Komisi I DPR Arwani Thomafi mengatakan,
pucuk pimpinan TNI mendatang tidak berpolitik praktis.

Hal ini dikatakan Arwani menyikapi desakan masyarakat serta LSM kepada Presiden Jokowi segera mengganti Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang akan masuk masa pensiun Maret 2018.

“Kita harus memastikan TNI ke depan tidak berpolitik praktis, imparsial dan teguh mengawal kedaulatan NKRI menjadi agenda penting di bawah komando Panglima TNI yang baru,” ujar Arwani melalui pesan singkat yang diterima SERUJI, Selasa (14/11).

Menurut dia, adanya pergantian pucuk pimpinan TNI kelak diharapkan dapat bersinergi dengan institusi lain serta menjaga independensi dalam menjaga marwah TNI khususnya dalam menghadapi sejumlah tantangan ke depan yang salah satunya adalah agenda politik pada 2018 hingga 2019.

Selain itu, lanjut politikus PPP itu, agenda modernisasi kekuatan TNI serta persoalan kesejahteraan TNI juga menjadi pekerjaan rumah yang senantiasa harus terus dikawal pimpinan TNI.

Terkait persoalan siapa dan dari angkatan mana yang berhak menempati pos Panglima TNI, Arwani meminta semua pihak untuk bersabar dan tidak mengintervensi Presiden untuk menunjuk siapa pengganti Jenderal Gatot Nurmantyo.

“Kapan dan dari angkatan mana, biarlah pembahasan hal itu tidak menjadi ruang yang akan mengurangi hak prerogatif Presiden. TNI mempunyai tradisi pengkaderan yang sangat bagus dan teruji. Dan konstitusi memberikan mandat penuh kepada Presiden untuk mengusulkan pergantian panglima TNI,” tutur Arwani.

Lebih lanjut Arwani pun yakin, TNI juga mempunyai banyak stok kader yang selain professional dan tangguh, juga sangat siap untuk mengisi estafet kepemimpinan di TNI.

“Presiden tinggal milih saja. Domain kami (DPR) nanti soal setuju atau tidak,” tandasnya.

Sebelumnya, Ketua Setara Institute, Hendardi mendesak Presiden Jokowi untuk segera mengganti posisi Panglima TNI Gatot Nurmantyo yang akan pensiun pada Maret tahun depan. Alasannya, banyak persoalan yang dihadapi TNI selama dibawah kepemimpinan Jenderal Gatot tidak terjawab, seperti soliditas, profesionalisme, kesejahteraan, reformasi peradilan militer, penanganan bisnis tentara, akuntabilitas anggaran, dan ketundukkan pada supremasi sipil sebagai bagian dari pemenuhan amanat reformasi sejak 1999.

loading...

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BACA JUGA

Terkait SP3 Kasus Habib Rizieq, Jokowi: Tidak Ada Intervensi Pemerintah

TANGERANG, SERUJI.CO.ID - Presiden Jokowi menegaskan bahwa tidak ada intervensi pemerintah dalam penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) kasus dugaan "chat" berkonten pornografi yang melibatkan...

Kemendagri Dukung Ketegasan Kapolri Menjaga Netralitas Polri di Maluku

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Kementerian Dalam Negeri menyatakan mendukung ketegasan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dalam menjaga netralitas Pilkada di Maluku. "Tentu kami 'respect' dan mendukung atas...

Bantah Karena Ketidaknetralan, Polri Enggan Jelaskan Alasan Mutasi Wakapolda Maluku

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Kadivhumas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto membantah mutasi jabatan Brigjen Pol Hasanuddin sebagai Wakapolda Maluku akibat ketidaknetralan Hasanuddin dalam mengawal pelaksanaan Pemilihan...

Hari Pertama Masuk Kerja, Wali Kota Langsa Pimpin Apel Bersama

KOTA LANGSA, SERUJI.CO.ID  - Hari pertama masuk kerja setelah libur Idul Fitri, Wali Kota Langsa Tgk. Usman Abdullah memimpin apel bersama dalam rangka halal...

Hari Pertama Masuk Kerja, 100 PNS Malah Bolos

MAKASSAR, SERUJI.CO.ID - Sebanyak 100 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar pada hari pertama masuk kerja setelah libur lebaran 2018 dinyatakan absen. "Dari...