JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Seminggu berlalu usai peristiwa penyerangan yang menewaskan 19 pekerja proyek jembatan di Kabupaten Nduga Papua, pada Senin (10/12) tepat di hari peringatan hari HAM sedunia, pihak kelompok separatis dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), yang disebut polisi sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) mengeluarkan surat terbuka yang ditujukan pada Presiden Republik Indonesia.

Surat terbuka tersebut disampaikan melalui video yang diunggah di YouTube oleh akun Sekretariat Pusat TPNOPM pada Senin (10/12). Surat tersebut berisi pernyataan TPNPB-OPM.

Dalam video berdurasi 8 menit itu, juru bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom didampingi oleh Staf umum TPNPB membacakan surat terbuka.

“Surat terbuka, Yang terhormat, tuan Presiden Republik Indonesia, kami pimpinan Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisai Papua Merdeka, menyampaikan dengan hati nurani kami yang tulus kepada anda, bahwa pembangunan infrastruktur di Papua Barat adalah bukan yang diinginkan rakyat bangsa Papua. Rakyat Papua inginkan hak politik penentuan nasibnya sendiri. Ingin pisah dari Indonesia, untuk merdeka penuh dan berdaulat dari penjajahan dari Indonesia,” ujar Sebby Sambom mengawali pembacaan surat terbuka.

Sebby Sambom lalu menyebutkan dasar hukum argumen tuntutan dan tawaran dalam pembacaan surat terbuka tersebut.

Selanjutnya, Juru bicara TPNPB itu menyampaikan penolakan dan sikap organisasinya pada pemerintah Indonesia.

“Penolakan TPNPB, (1). TPNPB menolak permintaan Indonesia untuk menyerah kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia/NKRI. (2). TPNPB menolak upaya Indonesia untuk berdamai dengan dialog Jakarta-Papua,” kata Sebby menyampaikan penolakannya pada pemerintah Indonesia.

Baca juga: Tegaskan KKB Pemberontak Bukan Kriminal, Ryamizard: Menyerah atau Diselesaikan!

“Sikap TPNPB, (1). TPNPB tidak akan menyerah dengan alasan apapun sebelum kemerdekaan bangsa Papua terwujud dari penjajahan Indonesia. (2). Perang tidak akan berhenti sampai pada sebelum tuntutan dan permintaan TPNPB dilaksanakan oleh pemerintah Republik Indonesia,” kata Sebby menyampaikan sikap organisasinya.

“Untuk itu, TPNPB menolak tawaran dalam bentuk apapun, selain yang dicantumkan dalam surat ini. Apabila pemerintah Indonesia tidak meyetujuinya, maka TPNPB tidak akan berhenti perang,” pungkasnya.

Berikut video yang berisi surat terbuka TPNPB-OPM secara lengkap:

(SU05)