Gelar Sidang Etik Terhadap Hanum Rais, Begini Kemungkinan Sanksi PDGI


JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Pengurus Wilayah Persatuan Dokter Gigi Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (Pengwil PDGI DIY) akan menggelar sidang kode etik terhadap Hanum Rais. Sidang ini untuk menindaklanjuti aduan Syarikat 98 ke PB PDGI.

“Sidang kode etik berlangsung tertutup. Nanti saya beritahu kalau sudah sidang dan hasilnya,” kata salah seorang anggota Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Gigi (MKEKG) PDGI DIY, Iwan Dewanto, Jumat (19/10).

Iwan membenarkan bahwa Hanum adalah anggota PDGI Cabang Kota Yogya. Namun karena PDGI Cabang Kota Yogya tidak sanggup menanganinya, akhirnya kasus tersebut dilimpahkan ke Pengwil DIY untuk memutuskan perkaranya.

“Karena tak sanggup akhirnya sudang kode etik dilimpahkan ke Pengwil PDGI DIY,” ujarnya.

Iwan mengatakan, terdapat sejumlah sidang kode etik yang harus dilakukan. Dari sidang yang digelar tertutup nanti ada tatanannya sesuai kode etik yang dimiliki.

“Nanti ada sidang-sidang yang akan kita lakukan. Kemudian dari sidang itu juga ada tatanannya sesuai kode etik yang kita punyai. Dari sidang itu kita akan ada (sidang di MKEKG),” papar Wasekjend PB PDGI ini.

Iwan menjelaskan, sebenarnya tak ada aturan yang harus ditaati seorang dokter gigi dalam menggunakan media sosial. Namun, seorang dokter harus menjaga martabat profesi dalam medsos.

“Tidak ada aturan seorang dokter ngetweet lewat medsos. Tapi yang jelas, kasus ini kan di kode etik (diatur) seorang dokter gigi harus mengutamankan martabat di dalam organisasi profesi. Itu yang nantinya akan diperdalam,” ujarnya.

Sebelum sidang kode etik dilaksanakan, Iwan enggan berspekulasi soal sanksi yang mungkin diterima putri pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais ini.

Namun, apabila di sidang etik Hanum terbukti melakukan pelanggaran, maka akan ada sanksi seperti pendidikan ulang atau bentuk hukuman lain yang menjadi konsekuensi Hanum.

“Tapi tatanan itu juga ada beberapa prosedur yang harus kita lalui. Jadi kita punya beberapa hal termasuk pendidikan ulang, kita juga punya (sanksi) pembukuan NPA. Pada waktu tertentu dia harus pendidikan ulang karakter dan lain sebagainya,” tuturnya.

Sebelumnya, Hanum dilaporkan DPN Syarikat 98 ke PB PBDI terkait dugaan pelanggaran kode etik kedokteran oleh Hanum Rais. Laporan ini terkait cuitan Hanum di media sosial terkait hoax Ratna Sarumpaet.

Baca juga: Hanum Rais Dilaporkan ke PDGI Terkait Penyebaran Hoaks Ratna Sarumpaet

Hanum menuliskan di akun Twitternya, menceritakan bahwa ia sudah memeriksa Ratna, dan menyatakan dia bisa membedakan luka pascaoperasi atau pasca dipukuli.

Belakangan Ratna mengaku ia telah berbohong mengenai kasus penganiayaan yang dialaminya. Hanum Rais pun akhirnya meminta maaf di Twitter karena sudah ikut menyebarkan kebohongan Ratna.

“Memohon maaf adalah ajaran besar dalam Islam ketika kita berbuat keliru. Saya secara pribadi mohon maaf atas kecerobohan dalam mengunggah berita meski telah bertabayyun pada ibu Ratna S langsung, hingga pada akhirnya yg bersangkutan telah mengaku berbohong. #KebohonganRatna,” tulis Hanum Rais, Rabu (3/10). (SU05)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

3 Kunci Sukses Pasarkan Properti Saat Wabah Covid-19

Webinar ini sendiri sengaja diadakan oleh Lamudi untuk membantu para pangembang properti memasarkan produk mereka agar tetap mendapatkan hasil yang maksimal di tengah pandemi corona.

Pasca Kecelakaan Tulang Belakang, Kaki Sering Nyeri dan Perih, Apa Sebabnya?

Pada 16 tahun yang lalu saya pernah kecelakaan dan tiga ruas tulang belakang remuk. 3 bulan awal kaki kiri saya tidak bisa berjalan, 6 bulan berikutnya sudah bisa jalan walaupun tidak sekuat kaki kanan, sampai sekarang.

Breaking News: Akhirnya, Presiden Jokowi Putuskan Tes Massal Covid-19

Tidak mengambil kebijakan Lockdown, Presiden Jokowi akhirnya lebih memilih melakukan tes massal Covid-19.

Tahukah Anda, Berwudhu Dapat Kurangi Risiko Tertular Virus Corona?

Berwudhu merupakan kegiatan yang tak bisa dipisahkan dari muslim.. Tahukah anda bahwa berwudhu bisa mengurangi resiko tertular virus Corona?

Cegah Kepanikan, AMSI Imbau Media Kedepankan Kode Etik dalam Pemberitaan Wabah Corona

Wens menjelaskan beberapa langkah yang harus dilakukan media-media anggota AMSI dalam pemberitaan terkait virus Covid-19 tersebut.

Fahira: Milenial Butuh Teladan, Bukan Tik Tok untuk Membumikan Pancasila

"Membumikan Pancasila secara populer sah-sah saja, tetapi yang dibutuhkan millenial saat ini bukan itu. Milenial butuh teladan dari para penyelenggara negara dan para pemimpin bangsa," kata Fahira

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.
close