Hanum Rais Dilaporkan ke PDGI Terkait Penyebaran Hoaks Ratna Sarumpaet

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Hanum Rais dilaporkan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Syarikat 98 ke Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PB PDGI) terkait dugaan penyalahgunaan profesi dokter atas penyebaran hoaks Ratna Sarumpaet.

“Kami laporkan Ibu Hanum Rais kepada PDGI, organisasi resmi yang menaungi kedokteran gigi Indonesia. Sudah diakui Bapak Ketua (PDGI), dokter Hananto Seno, bahwa ibu dokter Hanum Rais adalah anggota cabang PDGI Kota Yogyakarta,” ujar Ketua Umum DPN Syarikat 98 Hengky Irawan setelah mengadukan Hanum Rais di kantor PB PDGI, Jl Utan Kayu, Jakarta Timur, Jumat (19/10).

Hengky menyayangkan penyalahgunaan gelar akademik kedokteran oleh Hanum yang digunakan untuk menjustifikasi kebohongan tentang penganiayaan Ratna.

“Hari ini konteksnya seorang dokter Hanum Rais yang menyatakan atas nama profesinya menjustifikasi kebenaran seakan-akan beliau sudah memeriksa sendiri. Meraba luka yang dialami Ratna Sarumpaet dan dia yakinkan ke publik melalui media sosialnya hingga viral bahwa luka itu akibat tendangan dan pukulan. Ternyata satu hari kemudian itu dianulir sendiri oleh korban (oleh Ratna),” paparnya.


Syarikat 98 menilai Hanum melanggar kode etik atas pernyataan soal kabar penganiayaan Ratna.

“Berdasarkan pernyataannya tersebut, Hanum menunjukkan indikasi pelanggaran Kode Etik Profesi Kedokteran Gigi, pasal 4 ayat 2, pasal 6, dan pasal 20 ayat 2 dan 3,” katanya.

DPN Syarikat 98 pun membawa bukti berupa print out screenshot cuitan Hanum yang berbunyi:

“#iamsarahza Sy juga dokter. Sy melihat meraba dan memeriksa luka Bu Ratna kemarin. Sy bisa membedakan mana gurat pasca operasi & pasca dihujani tendangan, pukulan. Hinalah mereka yang menganggap sbg berita bohong. Krn mereka takut, kebohongan yg mereka harapkan sirna oleh kebenaran.”

DPN Syarikat 98 menuntut PB PDGI memberi sanksi kepada Hanum berupa pencabutan izin profesi Hanum Rais. Tuntutan pencabutan ini, kata Hengky, diharapkan dapat mendisiplinkan Hanum agar bertanggung jawab dengan profesinya selaku dokter gigi, serta menghayati pasal-pasal kode etik.

“Kami berharap penegakkan atas pelanggaran kode etik dapat berdampak terlindunginya masyarakat, oleh pernyataan-pernyataan yang mereferensi profesi secara tidak berdasar,” harapnya.

Sementara itu, Ketua umun PDGI, Hananto Seno, mengatakan akan menindak lanjuti laporan dari DPN Syarikat 98 melalui Majelis Kode Etik Profesi.

“Ini akan diperiksa terlebih dahulu oleh PDGI wilayah Yogyakarta, sebab Hanum terdaftar sebagai anggota wilayah tersebut,” kata Hananto.

“Yang dilaporkan adalah pelanggaran etikanya. Tentunya akan diselesaikan secara etika, bukan secara hukum dan kita akan menyelesaikan secara sidang etika nantinya,” imbuhnya.

Namun, kata Hananto, tindak lanjut atas aduan ini akan dilakukan berjenjang. PB PDGI akan menyurati PDGI Yogyakarta hingga kemudian laporan dari DPN Syarikat 98 ini diklarifikasi kepada Hanum.

“Namanya majelis pelanggaran etik dokter gigi. Nanti akan dihasilkan disidang, memanggil yang bersangkutan, apa betul yang bersangkutan ini. Akan dikonfrontir, diverifikasi, suatu yang diucapkan sama tidak,” jelas Hananto.

Sebelumnya, Hanum Rais menuliskan di akun Twitternya, menceritakan bahwa ia sudah memeriksa Ratna, dan menyatakan dia bisa membedakan luka pascaoperasi atau pasca dipukuli.

Belakangan Ratna Sarumpaet mengaku ia telah berbohong mengenai kasus penganiayaan yang dialaminya. Hanum Rais pun akhirnya meminta maaf di Twitter karena sudah ikut menyebarkan kebohongan Ratna.

“Memohon maaf adalah ajaran besar dalam Islam ketika kita berbuat keliru. Saya secara pribadi mohon maaf atas kecerobohan dalam mengunggah berita meski telah bertabayyun pada ibu Ratna S langsung, hingga pada akhirnya yg bersangkutan telah mengaku berbohong. #KebohonganRatna,” tulis Hanum Rais, Rabu (3/10). (SU05)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

Nikmat Allah Jangan Dustakan

Kenapa anak itu bahagia? Karena dia tahu berterimakasih dan menghargai hadiah yang didapatnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi

Menurut Laode M Syarif, saat ini 68% pelaku korupsi merupakan lulusan perguruan tinggi. Makanya, perguruan tinggi harus bertanggungjawab atas kejahatan korupsi yang dilakukan lulusannya.

Media di Tengah Masyarakat Yang Terjangkit Post Truth

Bagi media, Post Truth itu sesungguhnya sangat menguntungkan. Karena di tengah masyarakat yang terjangkiti Post Truth mereka tidak sedang mencari kebenaran, tapi kesukaan.

Caleg Gerindra Terpilih Wajib Setor Ratusan Juta ke Partai Sebelum Dilantik, Begini Penjelasannya

Seluruh Calon Anggota Legislatif (caleg) dari Partai Gerekan Indonesia Raya (Gerindra) yang terpilih pada Pileg 2019, harus siap-siap kembali merogoh kantong sebelum dilantik sebagai anggota legislatif.

Pakar Gempa AS Minta Maaf ke Masyarakat NTB Atas Prediksi Potensi Gempa di Lombok

Ahli geologi dan kegempaan asal Amerika Serikat, Prof Ron A Harris meminta maaf kepada masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB) atas pernyataanya mengenai hasil penelitian potensi gempa di selatan Lombok, sehingga membuat rasa takut masyarakat.

Indonesia Kecam Dewan Kota Oxford Yang Berikan Penghargaan Pada Benny Wenda

Pemerintah Indonesia mengecam keras pemberian penghargaan oleh Dewan Kota Oxford, Inggris, kepada Benny Wenda, anggota kelompok gerakan separatis Kemerdekaan Papua Barat.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

Kasus Korupsi Jasmas, Wakil Ketua DPRD dari Gerindra Ini Dijebloskan ke Rutan Medaeng

Wakil Ketua DPRD Surabaya dari Partai Gerindra, Darmawan (Aden) usai diperiksa sebagai saksi terkait aliran dana Jasmas senilai Rp4,9 miliar yang bermasalah tersebut, Selasa (16/7) langsung ditahan penyidik Kejari Tanjung Perak.

Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi

Menurut Laode M Syarif, saat ini 68% pelaku korupsi merupakan lulusan perguruan tinggi. Makanya, perguruan tinggi harus bertanggungjawab atas kejahatan korupsi yang dilakukan lulusannya.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

Ucapkan Selamat Pada Jokowi, Prabowo: Kami Siap Membantu Jika Diperlukan

Prabowo juga menyatakan kesiapannya untuk membantu pemerintahan Jokowi bila diperlukan untuk kepentingan rakyat. “Menjadi Presiden itu mengabdi. Masalah yang dihapi besar, kami siap membantu kalau diperlukan untuk kepentingan rakyat,” ujar Prabowo.

Jokowi-Prabowo Bertemu, Berakhirlah Era Cebong-Kampret

Akhirnya Presiden terpilih dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, Jokowi bertemu dengan calon Presiden Prabowo Subianto. Pertemuan bersejarah itu terjadi di stasiun Moda Raya Terpadu (MRT) Lebak Bulus Jakarta Selatan, Sabtu (13/7) pukul 10.00 WIB.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Caleg Gerindra Terpilih Wajib Setor Ratusan Juta ke Partai Sebelum Dilantik, Begini Penjelasannya

Seluruh Calon Anggota Legislatif (caleg) dari Partai Gerekan Indonesia Raya (Gerindra) yang terpilih pada Pileg 2019, harus siap-siap kembali merogoh kantong sebelum dilantik sebagai anggota legislatif.

Pakar Gempa AS Minta Maaf ke Masyarakat NTB Atas Prediksi Potensi Gempa di Lombok

Ahli geologi dan kegempaan asal Amerika Serikat, Prof Ron A Harris meminta maaf kepada masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB) atas pernyataanya mengenai hasil penelitian potensi gempa di selatan Lombok, sehingga membuat rasa takut masyarakat.