Diserang Hoaks dan Fitnah, Burhan Muhtadi Laporkan 4 Akun Medsos ke Bareskrim

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi melaporkan pemilik empat akun media sosial ke Bareskrim Polri karena telah menyebarkan kebohongan atau hokas dan fitnah kepada dirinya terkait hitung cepat atau quick count yang dilakukan lembaganya.

“Ini laporan atas nama saya pribadi, dimana sejak kemarin saya diserang ribuan akun (di media sosial, red) yang menuduh saya sebagai dalang quick count palsu yang ditayangkan di televisi dan menerima bayaran Rp450 miliar,” kata Burhanuddin usai membuat laporan di Kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (22/4).

Burhan mengungkapkan, setelah berdikusi dengan penyidik Bareskrim Polri sebanyak empat akun media sosial yang akhirnya ia laporkan ke polisi.

“Tadinya yang saya laporkan cuma satu akun, tapi setelah saya diskusi dengan penyidik, ternyata ada 4 akun media sosial di Twitter dan Facebook yang pertama kali menyebarkan informasi hoaks itu,” katanya.

Keempat akun tersebut adalah dua akun Facebook dan dua akun twitter. Akun facebook yang dilaporkan adalah Adiba yang beralamat di garuda.emas.165470, serta akun Gus MJ dengan alamat agus.jayan. Sementara dua akun twitter yang dilaporkan adalah akun @Silvy_Riau dan @Ardi_Riau.

Burhan melaporkan keempat akun tersebut ke polisi karena akun-akun itu telah menyebarkan video berdurasi empat menit yang diputarbalikkan faktanya, serta memfitnah ia menerima uang Rp450 miliar untuk mengatur hasil quick count Pilpres 2019 agar memenangkan paslon nomor urut 01, Jokowi-KH Ma’ruf Amin.

Dijelaskan Burhan, video yang viral di media sosial tersebut sengaja disebar untuk membangun opini bahwa ia dan lembganya strategi post truth dengan ‘membombardir’ masyarakat melalui hasil quick count palsu.

“Padahal video itu berisi kegiatan saya yang sedang berdiskusi tentang sebab elektabilitas Jokowi yang mandek akibat post truth, dan itu sudah lama,” jelasnya.

Laporan Burhanuddin teregister dengan nomor LP/B/0394/IV/2019/Bareskrim tanggal 22 April 2019.

Dalam laporannya, para terlapor diduga telah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik sebagaimana diatur di UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3).

Tidak hanya itu, pasal berlapis juga dikenakan untuk menjerat terlapor, berupa penghinaan yang diatur di UU Nomor 1 Tahun 1946 Tentang KUHP, dan Pasal 310 KUHP dan/atau Pasal 311 KUHP.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Menggugat Kepedulian Mahasiswa Atas Nasib Bangsa

Publik saat ini bertanya-tanya, apakah Mahasiswa Indonesia dan juga Organisasi Mahasiswa terutama yang bersifat eksternal kampus seperti HMI, GMKI, GMNI,PMKRI, PMII, IMM, KAMMI dan berbagai Ormawa lainnya masih ada?

Mengapa Riset di Indonesia ‘Mandul’? Belajar dari Thomas Edison-GE

Mengapa riset di perguruan tinggi kita mandul? Mengapa hanya menghasilkan dokumen  di rak-rak perpustakaan atau link internet yang hanya dibaca secara terpaksa oleh para mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi? Simak jawabannya di sini

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Tiga Budaya Sunda yang Unik, Nomer 1 Sudah Jarang Ditemukan

Semua tradisi dan budaya di Indonesia unik dan mempunyai ciri khas tersendiri. Tak ketinggalan juga budaya Sunda dan segala tradisi yang dijalankan.