Bawaslu Imbau Pers Imbang Dalam Pemberitaan Pemilu

PALU, SERUJI.CO.ID – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Tengah mengimbau pers/media massa untuk berimbang dalam pemberitaan pada masa kampanye Pemilu 2019.

“Tidak hanya menguntungkan atau banyak mempublikasikan sisi ‘brand’ positif peserta pemilu tertentu, tetapi seharusnya juga berimbang memberitakan peserta pemilu yang lain,” kata Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Ruslan Husein di Palu, Kamis (13/12).

Bawaslu yakin terhadap insan pers/media massa akan berada di posisi netral terkait dengan pemberitaan peserta pemilu.

“Saya yakin media massa selalu mengacu pada kode etika jurnalistik sehingga dalam pelaksanaan tugasnya mengedepankan edukasi kepada masyarakat,” kata Ruslan.


Ia menegaskan bahwa salah satu komponen atau pilar yang turut bertanggung jawab menjaga kualitas demokrasi di tanah air adalah media massa.

Sementara itu, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Untad Palu Dr. Irwan Waris mengemukakan bahwa netralitas media massa penting pada Pemilu 2019.

BACA JUGA:  Inilah Alasan Kenapa Prabowo Tidak Hadir di Tanwir Muhammadiyah

Dalam menjaga kekuatan yang dimiliki media massa, menurut Irwan, perlu mengedepankan kontrol diri dan sensor diri, agar pers/media tidak menjadi partisan.

“Pers dan media memang memiliki keberpihakan. Namun, keberpihakan itu pada kebenaran. Berpihak pada kebaikan demokrasi dan pada masyarakat,” katanya.

Irwan juga mengingatkan politikus agar tidak menggunakan pers/media massa untuk kepentingan pribadinya.

Menurutnya, terdapat lima yang dapat memengaruhi kualitas demokrasi, yakni politik uang, netralitas PNS/ASN/TNI/Polri, netralitas media massa, media sosial, dan politik identitas atau SARA.

“Mari kita kawal, awasi, dan jaga lima unsur tersebut agar kualitas demokrasi yang dinginkan dapat tercapai,” pungkasnya. (Ant/SU05)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

Olahraga, Mulai Saja!

Nah, seperti pasien di atas, memulai olahraga itu sebenarnya tidak sulit. Cukup cari satu saja motivasi yang kuat, dan kemudian lakukan saja. Anda tidak perlu ruang, perlengkapan, sepatu, kaos khusus misalnya untuk itu -kalau ada barangkali lebih baik.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Buruh, Rumah dan Kejahatan Negara

Kementerian kesehatan merilis 6771 KK buang air besar sembarangan di Bekasi. Menjijikkan tentunya. Namun, disebelah kota Bekasi, Kerawang, Luhut Binsar Pandjaitan telah melakukan "topping off" perumahan dan kawasan bisnis Meikarta, dengan nilai projek 20 miliar dolar AS, atau sekitar Rp300 Triliun

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi