AJI: Penangkapan Robertus Robet Perlihatkan Rezim Jokowi Tak Beda dengan Orba

Menjawab 5 Salah Paham
Oleh: Denny JA

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mengecam tindakan aparat kepolisian yang telah menangkap dosen dan aktivis HAM Robertus Robet karena dituding telah menghina TNI saat berorasi di aksi Kamisan, 28 Februari 2019 lalu.

“Penangkapan Robertus Robet ini juga membuat rezim saat ini tidak ada bedanya dengan rezim Orde Baru yang mengekang kebebasan berekspresi dan berpendapat,” kata Ketua AJI Indonesia, Abdul Manan lewat keterangan tertulis yang diterima SERUJI di Jakarta, Kamis (7/3).

Dijelaskan Manan, AJI berpandangan orasi Robet merupakan kebebasan berekpresi warga negara yang dijamin dan tertuang pada UUD 1945 pasal 28E ayat (3) UUD 1945.

“Penyampaian pendapat juga merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia,” tegas Manan.

Menurut Manan, akibat penangkapan Robet di rumahnya pada Rabu, 6 Maret 2019 sekitar pukul 23.45 WIB kemarin, demokrasi di Indonesia kembali terancam, sehingga AJI menuntut agar kepolisian segera membebaskan Robet.

“Mendesak kepolisian untuk membebaskan segera Robertus Robet dan menghormati HAM dengan menjamin hak warga negara untuk berpendapat dan berekspresi sebagaimana diatur Undang-undang Dasar 1945,” ujarnya.

Atas kejadian penangkapan tersebut dan berbagai kejadian lainnya, AJI juga menuntut agar pasal karet di UU ITE dan KUHP segera dihapuas.

“Yang kerap digunakan untuk mengkriminalisasi para perjuang HAM, termasuk para jurnalis,” tukasnya.

Untuk informasi, pihak kepolisian mengenakan Pasal 45 ayat (2) Jo pasal 28 ayat (2) UU No 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 tahun 2009 tentang ITE dan atau/ Pasal 14 ayat (2) jo Pasal 15 UU No 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan/atau Pasal 207 KUHP, kepada Robert.

Dalam aksi Kamisan pekan lalu, Robert menyoroti rencana pemerintah menempatkan prajurit aktif TNI di jabatan-jabatan sipil. Menurut Ombudsman saat ini sudah ada belasan kementerian lembaga yang diduduki prajurit aktif TNI di luar kementerian lembaga yang dibolehkan dalam Undang-undang nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Saldo Rekening Anda Tiba-Tiba Berkurang/Bertambah? Begini Penjelasan Bank Mandiri

Sejak pagi tadi, Sabtu (20/7) beberapa nasabah Bank Mandiri Tbk (BMRI) mengeluhkan saldo di rekeningnya tiba-tiba berubah. Ada yang saldonya berkurang bahkan jadi nol, ada juga yang tiba-tiba bertambah.

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.