Terlibat Tawuran, Siswa Tidak Akan Diterima di Sekolah Baru

CIANJUR – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Cianjur, Jawa Barat, akan berkoordinasi dengan Disdik Provinsi Jabar, untuk menerapkan sanksi tidak menerima siswa tahun ajaran baru bagi sekolah yang berulangkali terlibat tawuran.

Kepala Disdikbud Cianjur, Cecep Sobandi pada wartawan, Senin (25/9), mengatakan sanksi tersebut akan diterapkan pada sekolah khususnya di tingkat SMA/SMK yang siswanya berulangkali terlibat tawuran, sedangkan untuk sanksi ringannya peringatan dan pengawasan.

“Selama ini hanya beberapa sekolah yang kerap terlibat tawuran di Cianjur, sehingga menjadi watak, sehingga harus diberikan sanksi tegas,” katanya.

Sanksi tersebut harus seizin dari Disdik Provinsi Jabar karena sejak awal tahun pengelolaan SMA/SMK sudah dialihkan ke tingkat provinsi, sehingga pihaknya akan berkoordinasi dan merencanakan agar sekolah yang siswanya sering tawuran, tahun berikutnya tidak menerima siswa.

BACA JUGA:  Inilah Strategi SMPN I Balikpapan Agar Orang Tua Sukarela Sumbangkan Buku

“Disdikbud akan memanggil dan bertemu dengan orangtua murid dari setiap sekolah karena aksi tawuran sering terjadi di luar jam sekolah. Pengawasan orangtua sangat perlu, tidak hanya sekolah, pihak kepolisian dan dinas,” katanya.

Pemkab juga akan menerapkan pola jam pulang yang berbeda untuk setiap sekolah, sehingga sekolah yang sering terlibat tawuran tidak bertemu saat pulang sekolah.

“Rencananya setiap Jumat ada shalat Jumat di lingkungan sekolah, tapi kami akan koordiansi dulu dengan MUI terkait hal tersebut. Untuk waktu pulang diupayakan berbeda setiap sekolah yang sering terlibat tawuran dengan harapan tidak ada tawuran pelajar lagi,” katanya. (Ant/SU02)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi