Soal Pembelian Seragam di Sekolah, Dewan Pendidikan Surabaya: Tidak Wajib, Boleh Menolak

SURABAYA, SERUJI.CO.ID – Sejak dimulainya pendaftaran ulang bagi calon peserta didik baru di sekolah negeri yang diterima pada PPDB 2019 baik tingkat SD, SMP, maupun SMA/SMK mulai banyak keluhan dari orang tua/wali murid tentang adanya kewajiban membeli pakaian seragam di sekolah.

Contoh kasus yang dialami orang tua murid dengan inisial DA, yang tinggal di Kecamatan Rungkut, Surabaya. Saat mendaftar ulangkan anaknya yang diterima di sebuah SMA Negeri di kawasan Rungkut, ia diwajibkan pihak sekolah untuk membeli seragam.

“Anak saya diwajibkan pihak sekolah lewat Koperasi Sekolah membeli seragam. Total yang saya harus bayar Rp1.925.000, dan harus bayar lunas,” kata DA yang minta identitasnya tidak ditulis pada SERUJI di Surabaya, Kamis (11/7).

Diungkapkan DA, dengan total Rp1.925.000 yang harus dibayar lunas saat mendaftar ulang, ia hanya menerima dalam bentuk kain yang harus dijahit lagi.


“Hanya berupa kain seragam putih-abu abu, seragam batik, hijau kotak, pramuka, dan atribut, juga sepatu. Saya harus jahit lagi, dan itu belum termasuk baju olahraga sekolah,” ungkapnya.

DA mengeluhkan, bahwa kain yang ia wajb beli di sekolah tersebut harus ia jahit lagi yang butuh biaya juga tidak sedikit.

“Sekurangnya saya harus siapkan Rp500-600 ribu lagi untuk menjahit semua kain seragam tersebut,” keluhnya.

Selain anaknya yang masuk di SMAN tahun ini, saat bersamaan putra DA yang lain juga masuk jenjang pendidikan SMP.

“Putra saya yang kecil juga diterima di SMPN di daerah Rungkut. Sekolah juga menyediakan seragam, tapi boleh tidak beli di Koperasi Sekolah,” jelas DA.

Ferry Koto dari Dewan Pendidikan Surabaya (DPS), saat dimintai tanggapan hal tersebut menegaskan bahwa tidak ada kewajiban membeli seragam di SD Negeri dan SMP Negeri yang ada di Surabaya.

“Yang pasti sekolah tidak menjual seragam, Koperasi Sekolah biasanya yang menyediakan. Dan itu tidak wajib, boleh menolak membeli dan dibebaskan beli di luar sekolah,” tegas Ferry di Surabaya, Kamis (11/7).

Menurut Ferry, Koperasi Sekolah pada dasarnya hanya membantu menyediakan kain seragam dan kebutuhan siswa baru, tapi tidak ada paksaan harus membeli di sekolah.

“Yang pasti kalau seragam khusus seperti batik, pakaian olahraga dan atribut sekolah, hanya tersedia di Koperasi Sekolah bersangkutan. Yang itu saja yang memang wajib beli di sekolah, karena tidak ada di tempat lain yang menjual,” jelas Ferry.

Disampaikan juga oleh Ketua Pengawas di DPS ini, Dinas Pendidikan Surabaya telah secara rutin setiap tahun mengirimkan edaran dan mengingatkan sekolah untuk tidak mewajibkan calon siswa beli seragam di Sekolah.

“Di SDN dan SMPN di Surabaya semua sudah berjalan baik. Jika masih ada muncul kasus demikian, mungkin bisa saja salah komunikasi. Monggo, diinformasikan ke kami jika mengalami hal-hal demikian,” ujarnya.

Terkait dengan kewajiban membeli seragam di SMA Negeri yang ada di Surabaya, dijelaskan Ferry bahwa hal itu juga tidak wajib, orang tua atau calon siswa juga bisa menolak.

“Saya fikir sama. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi juga beberapa waktu lalu tegas menyampaikan bahwa tidak wajib membeli seragam di sekolah. Dan saya fikir Provinsi konsisten dengan kebijakannya tersebut, apalagi Bu Gubernur ada program gratis dua stel kain seragam untuk siswa baru SMA/SMK di Jatim,” jelas Ferry.

Ferry berharap, masyarakat bersedia melaporkan kepada Dewan Pendidikan atau Dinas Pendidikan jika menemukan praktik-praktik yang menyalahi aturan yang ada.

“Yang jelas, masyarakat harus berperan aktif melaporkan jika ada pemaksaan di Sekolah Negeri untuk membeli seragam. Juga laporkan hal-hal yang jelas-jelas dilarang dilakukan di sekolah negeri, seperti pungutan-pungutan,” pungkas Ferry.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Anak Mudah Tersinggung dan Hilang Kontrol, Apa Yang Harus Dilakukan Ortu?

Anak saya pelajar, wanita, umur 15 tahun, sudah berjalan 2 bulan, berobat jalan di RJS Lawang, Malang. Tapi dia masih besar ketersinggungan, kesalah pahaman dalam menerima omongan dan perkataan orang lain.

KPK Tetapkan Menpora Imam Nahrawi Sebagai Tersangka Kasus Dugaan Suap KONI

"KPK telah tiga kali yakni pada 31 Juli, 2 Agustus, dan 21 Agustus 2019 mengirimkan panggilan untuk meminta keterangan, tapi IMR tidak pernah datang. KPK sudah memberikan ruang yang cukup bagi IMR untuk memberi keterangan dan klarifikasi pada tahap penyelidikan," ujar Marwata.

Bejat, Oknum Guru Meniduri Muridnya Ratusan Kali Bermodal Janji Menikahi

Aksi bejat yang berlangsung sejak tahun 2014 saat Lan masih berusia 14 tahun itu, dilakukan dengan jurus rayuan telah jatuh cinta pada Lan dan berjanji akan menikahi jika Lan telah berusia 18 tahun.

DPR Terima Surat KPK Soal Firli, Gerindra: Aneh Komisioner Lakukan Serangan di Detik-Detik Akhir

"Ini ada ketakutan yang luar biasa terhadap Firli. Penolakan luar biasa kepada Firli kan aneh nah ini lah intinya dalam fit and proper test ke depan kita akan pertanyakan hal-hal yang seperti itu," ungkap Desmond.

Akhirnya, KPAI Cabut Surat Permintaan Penghentian Audisi Bulu Tangkis Djarum

Kesepakatan itu diambil usai pertemuan antara KPAI dengan PB Djarum yang dipimpin oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi hari ini di Kantor Kemenpora, Jakarta, hari ini, Kamis (12/9).

Habibie Berpulang dengan Didampingi Anak-Cucu dan Keluarga Dekat

Presiden ke-3 RI Burhanuddin Jusuf Habibie saat wafat di Rumah Sakit Pusat TNI Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (11/9), ditemani oleh keluarga dekat termasuk kedua anak dan cucu-cucunya.

Innalillahi, Presiden ke-3 RI BJ Habibie Wafat Pada Pukul 18.05 WIB

Habibie wafat pada usia 83 tahun di Paviliun Kartika RSPAD Gatot Subroto Jakarta Rabu pukul 18.05 WIB, menurut Putra Habibie, Thareq Kemal Habibie.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi