Pemerhati: Teknologi UNBK Perlu Ditingkatkan

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Pemerhati pendidikan dari Eduspecs Indonesia Indra Charismiadji mengatakan teknologi Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) harus ditingkatkan.

“Teknologi yang digunakan untuk UNBK harus ditingkatkan, karena saat ini masih menggunakan teknologi lama yakni masih pakai “server” kabel,” ujar Indra di Jakarta, Selasa (24/4).

Padahal saat ini sudah menggunakan “server” nirkabel atau “wireless” yang lebih efektif dan efesien. Sementara, “server” yang menggunakan kabel harus narik kabel dan setiap sekolah harus memiliki “server”.

Indra menilai Kemdikbud menganggap remeh pelaksanaan UNBK untuk tingkat SMP setelah tak ada kendala berarti pada pelaksanaan UNBK tingkat SMA dan SMK.

“Kalau mau jujur, teknologi yg dipakai utk UNBK di Indonesia itu terlampau sederhana,” kata dia lagi .

Indra menyarankan agar Kemdikbud meningkatkan spesifikasi “server” untuk UNBK agar tidak terjadi lagi kelebihan muatan pada saat pelaksanaan UN.

“Teknologi harus sesuai dengan zamannya, sekarang sudah menggunakan komputasi awan tidak lagi pakai kabel. Investasi lebih murah serta tidak perlu lagi menarik kabel di setiap sekolah,” jelas dia.

Pelaksanaan UN untuk tingkat SMP pada hari pertama diwarnai gangguan “server”, akibat kelebihan muatan. Akibatnya, peserta UN tidak bisa mengakses soal dan pelaksanaan UN pun kemudian dimundurkan beberapa jam hingga kendala “server” selesai.

Sebanyak 4.296.557 siswa SMP dan MTs mengikuti UN yang diselenggarakan pada 23 April hingga 26 April 2018. Dari jumlah tersebut, peserta yang mengikuti UNBK sebanyak 63 persen atau 2.694.692 siswa dan UNKP diikuti 1.601.865 siswa atau 37 persen.

UN untuk tingkat SMP mengujikan empat mata pelajaran yakni Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).

Pada tahun ini, hanya dua provinsi yang menyelenggarakan UNBK 100 persen yakni DKI Jakarta dan DI Yogyakarta.

Untuk UN susulan sendiri akan dilangsungkan pada 8 dan 9 Mei 2018, serta pengumuman pada 23 Mei. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Orang-Orang Merdeka

Sejak media menjadi industri, informasi dan berita harus tunduk pada kepentingan pemilik modal, dan erubahlan wartawan hanya sebagai alat produksi semata

Sikap PSI Tolak Perda Syariah Dapat Dikategorikan Anti Pancasila dan Konstitusi

Untuk masyarakat daerah yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam, tentunya wajar bahkan wajib bagi mereka untuk memperjuangkan adanya Perda-Perda yang berdasarkan Syariat Islam di daerahnya. Jadi tidaklah tepat bila kita atau siapapun, partai politik manapun, kelompok manapun, bahkan pemerintah sekalipun ingin menghempang suatu Perda yang bernuansa Syariah.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER