Legislator: Penerapan Sistem Zonasi PPDB Seharusnya Bertahap

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Ferdiansyah, mengatakan penerapan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) hendaknya harus dilakukan bertahap dan tidak serentak seperti saat ini.

“Sistem zonasi harus dilakukan bertahap, sama halnya dengan kurikulum yang juga dilakukan secara bertahap,” katanya di Jakarta, Senin (17/6).

Ia memberi contoh penerapan sistem zonasi secara bertahap dengan cara daerah atau kabupaten/kota dengan klasifikasi A diterapkan 70 persen dan tahun berikutnya baru 100 persen sehingga tidak serta merta langsung 100 persen di seluruh daerah.

“Kalau dilakukan mendadak, masalahnya anggaran untuk melakukan revitalisasi terhadap sarana prasarana dan kompetensi guru juga terbatas. Itu yang perlu diperhatikan,” tambah.

Ia mengatakan, penerapan zonasi yang mendadak membuat kebingungan di masyarakat karena tidak semua sekolah memiliki perlengkapan komputer atau bisa melakukan pendaftaran melalui dalam jaringan atau daring.

Ia melanjutkan, penerapannya harus terhubung dengan daerah lainnya karena ada sejumlah siswa yang berada di perbatasan dan sekolah terdekat ada di kabupaten/kota lainnya. Untuk itu perlu adanya konsultasi antardaerah untuk membuat zonasi yang saling terhubung.

Selain itu juga kurang adanya sosialisasi terhadap sistem zonasi tersebut. Sehingga masyarakat banyak yang tidak tahu terhadap sistem tersebut.

“Kemudian untuk kuota zonasi jangan kaku pada angka 90 persen. Tapi dibuat rentangnya misalnya dari 60 persen hingga 80 persen,” tambahnya.

Ia juga mengusulkan agar ditambahkan satu pasal dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No 51 tahun 2018.

Pasal tersebut, menurut Ferdiansyah, menyesuaikan dengan kondisi daerah.

Permendikbud 51/2018 merupakan penyempurnaan dari Permendikbud 17/2017 tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMA, SMK atau Bentuk Lain yang Sederajat, dan Permendikbud 14/2018 tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMA, SMK atau Bentuk Lain yang Sederajat.

Penerimaan murid baru 2019 dilaksanakan melalui tiga jalur, yaitu zonasi dengan kuota minimal 90 persen, prestasi dengan kuota maksimal lima persen dan jalur perpindahan orangtua dengan kuota maksimal lima persen.

Dalam hal ini, kuota zonasi 90 persen sudah termasuk peserta didik yang tidak mampu dan penyandang disabilitas di sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif.

Sumber:Ant

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

NKRI Bersyariah atau Ruang Publik Yang Manusiawi

Pertanyaannya mengapa hasil Islamicity Index berdasarkan arahan kitab suci Alquran hasilnya tak banyak beda dengan World Happiness Index. Pada dasarnya nilai terbaik dari agama Islam, sebagaimana agama lain, jika diuniversalkan, itu sama dengan aneka nilai manusiawi yang dirumuskan oleh peradaban mutakhir. Nilai yang Islami itu ternyata juga nilai yang manusiawi. Itulah ruang publik yang universal yang bisa dinikmati semua manusia, apapun agama dan keyakinannya.

Modernisasi di Sana Dimulai Dengan Pajak Untuk Pria Yang Berjenggot

Para pria dianjurkan tidak berjenggot. Bagi yang bersikeras tetap berjenggot, mereka dikenakan pajak, sesuai dengan status sosial dan profesi.. Lama saya terdiam mengenang tokoh yang begitu terobsesi membaratkan negaranya: Peter the Great. Soal jenggotpun, ia atur.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.