Dispendik Surabaya Akan Buka PPDB Tambahan Untuk Siswa SD ke SMP

SURABAYA, SERUJI.CO.ID – Dinas Pendidikan Kota Surabaya akan membuka Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tambahan untuk siswa SD ke SMP usai berkonsultasi dan mendapat arahan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Ikhsan, di sela pertemuan dengan orang tua yang memprotes PPDB sistem zonasi di Surabaya, Kamis (20/6), mengatakan diputuskannya menambah pagu di setiap kelas dan sekolah untuk menampung lebih banyak siswa di SMP Negeri.

“Bila kami tidak melaksanakan sistem zonasi maka semua fasilitas pendidikan dari pusat, baik sekolah negeri dan swasta di Surabaya akan dicabut,” ujarnya.

Ia mengatakan, hanya saja memang Kemendikbud memberikan kemudahan dan fasilitas agar Dispendik Surabaya bisa menambah kapasitas sekolah negeri, sementara terkait pendaftaran akan menggunakan data yang sudah ada.


“Yang sudah terekam itu digunakan untuk PPDB tambahan ini. Di dalam penghitungannya akan mengombinasikan nilai dan jarak. Nilai 70 persen dan jarak 30 persen,” ucapnya.

BACA JUGA:  Bupati Bengkalis Sebut PPDB Sistem Zonasi Bertujuan Untuk Meratakan Mutu Pendidikan

Pelaksanaannya, akan disiapkan pada Senin (24/6), sebab pihaknya membutuhkan aplikasi baru karena PPDB tambahan di Indonesia baru dilakukan di Surabaya.

“Yang belum silahkan daftar semua, pagu tambahan setiap sekolah bisa mencapai 200 siswa baru,” kata mantan kepala Bapemas dan KB Surabaya tersebut.

Selain itu, pihak Dispendik Surabaya akan melakukan layanan perbaikan data, baik yang belum mendaftar atau pengubahan lain, lalu teknisnya segera disosialisasikan melalui laman atau media.

Sebelumnya, ​​​​​​massa pemrotes pelaksanaan PPDB sistem zonasi terlibat aksi saling dorong dengan aparat yang berjaga di depan kantor Dinas Pendidikan Surabaya.

Bahkan, massa yang terdiri dari orang tua siswa tersebut sempat menutup Jalan Raya Jagir Surabaya selama lima menit dan sedikit lebih tenang saat ditemui kepala dinas.

Sumber:Ant

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Benang Kusut Reformasi Agraria

Bila penyelesaian konflik pertanahan dilakukan hanya mendasar kepada tujuan peningkatan elektabilitas, maka hal itu bukanlah penyelesaian yang konfrehensif sesuai amanat Reformasi Agraria yang dicita-citakan.

Meminta Maaf Kepada Generasi Yang Hilang

Tanggal 13 Febuari 2008 berlangsung peristiwa penting, di Australia. Melalui pidato Perdana Menteri Kevin Michael Rudd, di hadapan sidang Parlemen, pemerintah Australia secara secara resmi meminta maaf.

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi