15. Kesimpulan kedua, adanya dividen yang besar menunjukkan bahwa paradigma PDAM selama ini adalah institusi profit. Ini mestinya salah dan harus dikoreksi. PDAM mestinya dipandang sebagai institusi yang menjadi sarana bagi warga Surabaya untuk memenuhi kebutuhan air minum. Jika paradigmanya seperti ini, maka masyarakat melalui perwakilan yang memutuskan, kualitas air seperti apa yang dikehendaki.

16. Jika masyarakat ingin kualitas air siap minum langsung dari kran yang  mengalir 24 jam ke setiap rumah seperti di kota-kota modern negara maju, maka dibutuhkan depresiasi yang kemudian menjadi aliran arus kas untuk investasi sebesar sekitar Rp 409 miliar per tahun. Agar PDAM impas (tidak rugi dan juga tidak laba) maka masyarakat harus meningkatkan uang yang dibayarkan kepada PDAM (menjadi tambahan omzet bagi PDAM) sebesar Rp 103 miliar per tahun. Caranya adalah dengan peningkatan tarif.

17. Angka tambahan omzet Rp 103 miliar itu dihitung dengan kondisi uang saat ini. Tahun-tahun selanjutnya mesti disesuaikan dengan laju inflasi.

18. Itu rutinitas tahunan. Masih ada lagi kebutuhan di awal yaitu dana untuk memperbaharui seluruh aset baik aset produksi maupun distribusi yang sudah berusia diatas 20 tahun. Sesuai data pipa di atas, untuk pipa jaringan dibutuhkan 2400 km alias Rp 2,4 triliun. Untuk fasilitas produksi asumsikan separuh dari nilai  baru Rp 1 triliun. Total 3,4 triliun.

19. Dari mana uang Rp 3,4 triliun? Jika masyarakat surabaya melalui perwakilan memang mau menerima air minum mengalir 24 jam ke setiap rumah sehingga semua rumah tidak perlu menyediakan tandon atas, tandon bawah dan pompa, maka DPRD lah yang harus memutuskan uang itu diperoleh dari mana. Bisa dengan penerbitan obligasi yang kemudian dibayar dengan dana dari PDAM hasil peningkatan tarif sesuai standar air yang dikehendaki masyarakat. Dengan demikian peningkatan tarifnya tidak bisa hanya senilai peningkatan pendapatan Rp 109 miliar per tahun sebagaimana hitungan di atas. Mesti lebih tinggi

20. Lebih tinggi seberapa? Misalkan saja PDAM menerbitkan obligasi senilai Rp 3,4 triliun dengan bunga 7% per tahun maka dibutuhkan pembayaran bunga Rp 238 miliar. Untuk pokoknya dibutuhkan tabungan pelunasan pokok Rp 340 miliar per tahun. Jadi total dibutuhkan Rp 578 miliar per tahun. Ditambah dengan angka Rp 109 miliar di atas maka dibutuhkan kenaikan omzet PDAM sebesar Rp 687 miliar per tahun. Mengacu omzet tahun 2021 Rp 843 miliar maka total omzet menjadi Rp 1,53 triliun plus koreksi inflasi untuk tahun-tahun yang akan datang. Omzet ini akan mengakibatkan PDAM mampu menyediakan air siap minum langsung dari kran yang mengalir 24 jam ke semua rumah di Surabaya. PDAM tidak ada laba, tidak ada rugi, dan tidak membagikan dividen.

21. Kesimpulan ketiga, jika masyarakat menginginkan kualitas air seperti saat ini, tanpa ada perbaikan tapi juga tidak makin menurun, maka dibutuhkan peningkatan tarif yang akan membuat pendapatan PDAM naik sebesar Rp 109 miliar dan PDAM bisa mengalokasikan arus kas untuk investasi sebesar Rp 409 miliar untuk peremajaan fasilitas produksi dan pipa tanpa mengakibatkan PDAM rugi. Tapi juga tidak laba. Jadi tidak ada lagi dividen kepada pemegang saham

Itulah tiga kesimpulan. Kini, PDAM dan seluruh pemangku kepentingan harus mengambil keputusan. Membiarkan bom waktu itu berjalan dan suatu saat akan meledak? Atau perbaikan agar PDAM mampu menyediakan air siap diminum langsung dari kran seperti kota kota modern di negara maju?

Atau sekedar mempertahankan kualitas air seperti sekarang yang hanya mengalir pada malam hari dan tidak bisa diminum? Monggo para pemangku kepentingan memutuskan.

Artikel ke-389 karya Iman Supriyono ini ditulis Jogjakarta pada tanggal 4 November 2022