Kedua, polemik negara Pancasila dan agama di Indonesia sudah berlangsung semenjak 1945. Polemik itu tak ada salahnya, di masa kini, diperkaya dengan “cara akademis,” daripada sekadar meneruskan debat “kelas wahid.”
Bagaimana tidak! Mereka yang terlibat debat di Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dan Konstituante adalah negarawan yang sarat dengan filosofi politik yang dahsyat, seperti Soekarno, Mohammad Hatta, Agoes Salim, Wahid Hasjim, dan lainnya.
Debat masa itu memang tidak melibatkan rakyat jelata, atau umat agama pada umumnya. Namun, tidak berarti apa yang elitis lantas dikatakan buruk. Juga, bukan berarti melibatkan orang kebanyakan, itu artinya baik. Tidak bisa secara simplistis mengoposisikan keduanya. Konteks politik paruh pertama abad ke-20 itu berbeda di masa kini.
Di masa itu, politik memang dipimpin oleh tokoh-tokohnya. Ruangnya memang elitis. Sementara di masa kini, ruang publik tidak melulu diisi suara elitis. Ruang publik masa kini malah diisi secara partisipatoris oleh warganya. Sayangnya, ruang publik akhir-akhir ini dicemari dengan irasionalitasnya, melalui cacian dan berita bohong. Maka itu perlu diimbangi dengan wacana yang waras.
Sayangnya, ruang publik akhir-akhir ini dicemari dengan irasionalitasnya, melalui cacian dan berita bohong. Maka itu perlu diimbangi dengan wacana yang waras.
Sekali lagi, di sinilah relevansi indeks tersebut. Metode tersebut bisa menjadi pedoman untuk membangun ruang publik yang waras, karena ia bisa menjadi obyek interpretasi –baru– yang memperkaya kepercayaan (belief), yang moga-moga bisa menghubungkan kepercayaan (belief), dengan pengalaman hidup (sosial) dan realitasnya.
