TransJakarta Diminta Layani Pembayaran Tunai

1
109
Loket Transjakarta (Foto: transjakarta.co.id)

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) Azas Tigor Nainggolan meminta PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) kembali melayani konsumen melakukan transaksi secara tunai menggunakan uang rupiah, selain menggunakan uang elektronik.

“Pelayanan PT Kereta Commuter Indonesia yang tetap menyediakan transaksi pembayaran secara tunai menggunakan rupiah dalam layanan ‘single trip‘ bisa ditiru,” kata Tigor melalui pesan singkat di Jakarta, Sabtu (14/10).

Bila bus TransJakarta tidak melayani transaksi pembayaran secara tunai menggunakan uang rupiah, Tigor menilai PT TransJakarta telah melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Menurut Tigor, penolakan terhadap pembayaran secara tunai menggunakan uang rupiah merupakan tindak pidana yang melanggar Undang-Undang Mata Uang. Pasal 33 Undang-Undang tersebut mengatur tidak boleh menolak pembayaran secara tunai dengan mata uang rupiah.

Pasal tersebut juga mengatur sanksi bila menolak pembayaran tunai dengan rupiah, yaitu dipidana dengan hukuman kurungan penjara satu tahun dan denda Rp200 juta.

“Mata uang Rupiah adalah identitas Negara Republik Indonesia sebagai alat pembayaran yang sah,” ujarnya.

Menurut Tigor, “pemaksaan” penggunaan uang elektronik telah menimbulkan keresahan dan pertanyaan masyarakat terhadap keberadaan Undang-Undang Mata Uang yang hanya mengatur rupiah dalam bentuk kertas dan logam.

Apalagi, sejumlah layanan publik seperti jalan tol dan bus TransJakarta saat ini hanya menerima transaksi menggunakan uang elektronik.

Karena itu, FAKTA telah mendaftarkan upaya uji materi terhadap Peraturan Bank Indonesia tentang Uang Elektronik itu kepada Mahkamah Agung (MA) pada Rabu (10/10). FAKTA meminta MA menyatakan Peraturan Bank Indonesia tentang Uang Elektronik tidak sah dan tidak berlaku secara umum. (Ant/SU03)

loading...

1 KOMENTAR

  1. Pasal tersebut juga mengatur sanksi bila menolak pembayaran tunai dengan rupiah, yaitu dipidana dengan hukuman kurungan penjara satu tahun dan denda Rp200 juta.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BACA JUGA

Kemendagri Dukung Ketegasan Kapolri Menjaga Netralitas Polri di Maluku

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Kementerian Dalam Negeri menyatakan mendukung ketegasan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dalam menjaga netralitas Pilkada di Maluku. "Tentu kami 'respect' dan mendukung atas...

Bantah Karena Ketidaknetralan, Polri Enggan Jelaskan Alasan Mutasi Wakapolda Maluku

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Kadivhumas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto membantah mutasi jabatan Brigjen Pol Hasanuddin sebagai Wakapolda Maluku akibat ketidaknetralan Hasanuddin dalam mengawal pelaksanaan Pemilihan...

Hari Pertama Masuk Kerja, Wali Kota Langsa Pimpin Apel Bersama

KOTA LANGSA, SERUJI.CO.ID  - Hari pertama masuk kerja setelah libur Idul Fitri, Wali Kota Langsa Tgk. Usman Abdullah memimpin apel bersama dalam rangka halal...

Hari Pertama Masuk Kerja, 100 PNS Malah Bolos

MAKASSAR, SERUJI.CO.ID - Sebanyak 100 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar pada hari pertama masuk kerja setelah libur lebaran 2018 dinyatakan absen. "Dari...

Akhirnya Basarnas Temukan Pendaki Gunung Gamalama yang Hilang

TERNATE, SERUJI.CO.ID - Tim Basarnas Ternate, Maluku Utara (Malut), bersama warga Moya akhirnya berhasil menemukan seorang mahasiswi STIKIP Ternate bernama Rahmi Kadis (21 tahun) dinyatakan...