Rostina mengatakan pihaknya prihatin pencapaian imunisasi MR hingga 19 September masih 81 persen dari target 3,3 juta akibat adanya penolakan masyarakat dan sekolah.

Bahkan, pondok pesantren Darul Quran Cipondoh Tangsel menolak imunisasi MR, terkait isu halal haramnya.

Atas penolakan imunisasi di ponpes tersebut maka gubernur menawarkan, apakah perlu gubernur langsung berkunjung ke ponpes bersangkutan.

Sebab, Gubernur Banten sangat serius pada pembangunan kesehatan, apalagi kampanye MR yang dicanangkan Presiden Joko Widodo.

“Kita berharap kampanye imunisasi MR di Banten masuk kategori terbaik di tingkat nasional,” katanya.

Kepala Bidang Pencegahan Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak Firman Rahmatullah menyatakan penolakan pelaksanaan imunisasi MR di tingkat sekolah relatif kecil.

Penolakan anak siswa untuk diimunisasi MR itu dipengaruhi orang tua dengan alasan hukumnya haram.

Pihaknya terus mengoptimalkan pendekatan dengan pemuka agama yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI) tingkat kecamatan dan tokoh masyarakat setempat.

Pendekatan ini, kata dia, peran MUI dan tokoh masyarakat dapat memberikan pencerahan pentingnya vaksin imunisasi MR bagi kesehatan.

Sebab, fatwa MUI Pusat bahwa vaksin imunisasi campak-rubella hukumnya mubah dan diperbolehkan sebagai bentuk ikhtiar untuk mewujudkan kekebalan tubuh dan mencegah terjadinya suatu penyakit tertentu.

Apabila, seseorang yang tidak diimunisasi akan menyebabkan kematian, penyakit berat, atau kecacatan permanen yang mengancam jiwa.

“Kami berharap melalui pendekatan itu semua anak yang awalnya menolak bisa dilakukan vaksin imunisasi MR,” katanya. (Ant/SU02)