Tahun Ini, Pemerintah Berikan 1,2 Juta Sambungan Listrik Gratis Bagi Warga Miskin

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menyatakan pemerintah menyiapkan 1,2 juta sambungan listrik gratis bagi masyarakat miskin yang belum tersambung listrik di tahun 2019.

“Ada rencana untuk tambahan penyertaan (modal) negara, itu kurang lebih Rp6 triliun untuk bisa memberikan sambungan-sambungan listrik gratis di tahun ini. Jumlahnya kira-kira 1,2 juta sambungan baru khusus bagi warga yang kurang mampu,” kata Jonan di Kementerian ESDM, Jakarta, dikutip dari Antara, Senin (11/2).

Ia menambahkan jumlah sambungan tersebut kemungkinan masih bertambah dari adanya dana APBN Kementerian ESDM dan bantuan dari Corporate Social Responsibility (CSR) Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Sisanya itu melalui APBN melalui DIPA Kementerian ESDM 100.000-150.000 sambungan atau layanan penerangan dan ada juga tambahan CSR dari BUMN. Ibu Rini sudah sepakat tentang hal itu,” katanya.


Adapun BUMN yang terlibat dalam program ini adalah PLN, Bulog, Jamkrindo, Pegadaian, Semen Indonesia, Dahana, Perhutani, BRI, Pindad, Telkom dan Telkomsel. Kemudian, BNI, Airnav, Askrindo, Waskita, PTPN III Holding (PTPN VIII), Jasa Marga, Jasa Raharja, Jasindo, Biofarma, KAI, Hutama Karya, Telkomsel, Pertamina, Mandiri, Angkasa Pura 2, Pelindo 2, BTN, PIHC, WIKA, PP, PGN, Antam, Taspen, ASDP dan POS.

BACA JUGA:  Menteri Rini Soemarno Targetkan Holding Energi Tuntas November Tahun ini

Pemerintah mempertimbangkan bahwa pemberian sambungan gratis bagi wilayah tertentu merupakan arahan Presiden Jokowi untuk melakukan pemerataan energi. “Mikirnya bukan untung rugi, tapi pemerataan pembangunan yang lebih baik,” tegas Jonan.

Pemberian bantuan tersebut diharapkan sebagai bentuk layanan dasar yang diberikan pemerintah kepada masyarakat.

“Pemerintah berupaya untuk melayani atau memberikan layanan listrik sebagai layanan dasar masyarakat yang memadai dengan harga yang terjangkau,” kata Jonan.

Pemberian sambungan listrik diharapkan Jonan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan rasio elektrifikasi nasional yang ditargetkan sebesar 99,9 persen di tahun 2019. “Saya optimis bisa tercapai,” pungkasnya.

Sumber:Ant

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

Tips Mengurangi Risiko Diabetes Melitus Type 2 Pada Anak

Berikut tips mencagh diabaets melitus pada anak anda.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Jokowi, Propaganda Rusia dan Rand Corporation

Penggunaan istilah Propaganda Rusia ini menjadi masalah besar sebab dalam kapasitas apa Jokowi menyatakan hal tersebut? Apakah sebagai Presiden Republik Indonesia atau sebatas calon presiden (Capres)?

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi