Qatar Sebut 13 Tuntutan Negara Teluk Tak Masuk Akal

0
121
qatar, doha
Kota Doha, Qatar. (Foto: Reuters/Fadi Al-Assaad)

DOHA – Qatar sedang mengevaluasi daftar tuntutan yang diajukan oleh empat negara Arab yang memberlakukan boikot terhadap negara Teluk kaya itu. Namun, Pemerintah Qatar mengatakan pada Sabtu (24/6), daftar 13 tuntutan tersebut dianggap tak masuk akal atau tidak dapat ditindaklanjuti.

Pada Kamis lalu, Arab Saudi dan sekutunya mengirimkan 13 tuntutan yang harus dipenuhi Qatar untuk mengakhiri krisis diplomatik yang sudah berlangsung lebih dari dua pekan ini.

Meski belum dipublikasikan, dokumen yang dibawa delegasi Kuwait yang berperan sebagai penengah itu sudah banyak dibocorkan ke publik.

Arab Saudi, Mesir, Bahrain dan Uni Emirat Arab, yang memberlakukan boikot terhadap Qatar, mengeluarkan sebuah ultimatum kepada Doha untuk mengikuti negara-negara Timur Tengah lainnya menjadikan Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi terlarang.

Selain itu Qatar juga diminta memutus hubungan diplomatik dengan Iran, menutup pangkalan militer Turki, dan menutup stasiun televisi Al Jazeera.

Qatar juga dituntut menghentikan dukungan untuk kelompok-kelompok oposisi di Bahrain, Mesir, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab.

(Baca: Daftar 13 Tuntutan Negara-Negara Teluk untuk Akhiri Isolasi Qatar)

Juru bicara pemerintah Qatar Sheikh Saif bin Ahmed al-Thani kemudian merespon tuntutan dari keempat negara itu.

“Blokade ini bukan ditujukan untuk memerangi terorisme tetapi untuk melanggar kedaulatan Qatar dan mencampuri urusan luar negeri kami,” ujar Sheikh Saif, dilansir dari Reuters, Sabtu (24/6).

Saif kemudian menyebut bahwa Menlu AS Rex Tillerson menyatakan Washington menginginkan daftar tuntutan yang “masuk akal dan bisa dilaksanakan”.

“Daftar ini tak memenuhi standar itu (masuk akal dan bisa dilaksanakan),” kata Sheikh Saif.

Arab Saudi dan sekutunya terus menekan Qatar agar memenuhi tuntutan mereka.

Bahkan Menlu Uni Emirat Arab Anwar Gargash memperingatkan Qatar harus menjalankan dengan serius tuntutan itu atau menghadapi “perceraian” dari para tetangganya.

Krisis diplomatik di Timur Tengah ini membuat Washington kesulitan karena semua negara yang terlibat adalah sekutunya.

Menlu Tillerson sebenarnya mencoba menjadi mediator, tetapi Gedung Putih lebih memilih lepas tangan dan menyebut krisis diplomatik ini sebagai “masalah keluarga”. (IwanY)

loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BACA JUGA

Kemendagri Dukung Ketegasan Kapolri Menjaga Netralitas Polri di Maluku

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Kementerian Dalam Negeri menyatakan mendukung ketegasan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dalam menjaga netralitas Pilkada di Maluku. "Tentu kami 'respect' dan mendukung atas...

Bantah Karena Ketidaknetralan, Polri Enggan Jelaskan Alasan Mutasi Wakapolda Maluku

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Kadivhumas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto membantah mutasi jabatan Brigjen Pol Hasanuddin sebagai Wakapolda Maluku akibat ketidaknetralan Hasanuddin dalam mengawal pelaksanaan Pemilihan...

Hari Pertama Masuk Kerja, Wali Kota Langsa Pimpin Apel Bersama

KOTA LANGSA, SERUJI.CO.ID  - Hari pertama masuk kerja setelah libur Idul Fitri, Wali Kota Langsa Tgk. Usman Abdullah memimpin apel bersama dalam rangka halal...

Hari Pertama Masuk Kerja, 100 PNS Malah Bolos

MAKASSAR, SERUJI.CO.ID - Sebanyak 100 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar pada hari pertama masuk kerja setelah libur lebaran 2018 dinyatakan absen. "Dari...

Akhirnya Basarnas Temukan Pendaki Gunung Gamalama yang Hilang

TERNATE, SERUJI.CO.ID - Tim Basarnas Ternate, Maluku Utara (Malut), bersama warga Moya akhirnya berhasil menemukan seorang mahasiswi STIKIP Ternate bernama Rahmi Kadis (21 tahun) dinyatakan...