Abbas Kembali Tolak Rencana Perdamaian Palestina-Israel

RAMALLAH, SERUJI.CO.ID – Presiden Palestina Mahmoud Abbas Senin (30/4) kembali menyatakan rakyat Palestina menolak rencana perdamaian mendatang bagi penyelesaian konflik Palestina-Israel.

Ketika membuka sidang empat-hari Dewan Nasional Palestina (PNC), Parlemen Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) di pengasingan, Abbas mengatakan rakyat Palestina percaya AS tak bisa menjadi penaja perdamaian proses perdamaian Palestina-Israel karena sikap bias pro-Israel-nya.

Pertemuan PNC, yang pertama sejak 2009, diselenggarakan guna membahas hubungan yang tegang dengan Israel dan AS setelah keputusan Trump untuk mengakui kota suci Jerusalem sebagai ibu kota Israel, serta perujukan internal Palestina antara Parta Fatah, pimpinan Abbas, dan Gerakan Perlawanan Islam (HAMAS), yang telah menguasai Jalur Gaza sejak 2007.

Baca juga: Abbas: Tidak Ada Negara Palestina Tanpa Jalur Gaza

Trump sedang merumuskan rencana baru perdamaian bagi penyelesaian konflik Palestina-Israel setelah keputusannya mengenai Jerusalem dan instruksinya untuk memindahkan Kedutaan Besar AS di Israel dari Tel Aviv ke Jerusalem pada Mei.

Abbas, yang juga adalah Ketua Komite Pelaksana PLO, mencela rencana mendatang Trump sebagai akhir dari proses perdamaian di Timur Tengah.

Abbas kembali menyatakan takkan ada perdamaian antara Israel dan Palestina tanpa Jerusalem sebagai ibu kota negara masa depan Palestina.

“Takkan ada negara Palestina tanpa Jalur Gaza dan takkan ada negara hanya di Jalur Gaza,” kata Abbas.

Ketua Parlemen Palestina Salim Zanoun memimpin upacara pembukaan pertemuan PNC itu pada Senin (1/5), dengan mengumandangkan lagu nasional Palestina dan memberi penghormatan kepada orang Palestina yang meninggal dalam konflik dengan Israel.

Zanoun menyerukan penyelenggaraan pemilihan umum untuk memilih presiden dan anggota baru Parlemen, dan pada saat yang sama mendesak HAMAS agar segera mengakhiri perpecahan internal Palestina, yang telah berlangsung selama 11 tahun.

“Jika Washington ingin menyediakan sesuatu, Washington harus menyatakan AS mendukung pilihan penyelesaian dua-negara dan Jerusalem Timur adalah ibu kota jika Negara Palestina Merdeka berdiri. Semau yang bertentangan dengan ini, kami takkan menerimanya,” kata Abbas.

Trump membuat rakyat Palestina dan seluruh Muslim di dunia ketika ia pada 6 Desember 2017 mengumumkan Jerusalem adalah ibu kota Israel, dan ia bermaksud memindahkan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Jerusalem pada Mei.

Sejak pengumuman Trump itu, rakyat Palestina telah menuntut mekanisme banyak pihak internasional sebagai pilihan bagi monopoli AS sebagai penaja proses perdamaian tersebut dengan Israel, yang macet sejak 2014.

Abbas juga kembali menyampaikan penolakan bagi setiap proyek untuk mendirikan Negara Palestina dengan perbatasan sementara, dan mengatakan itu adalah pembubaran masalah Palestina. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER

Mengenal Perbedaan Suku Baduy Dalam dan Suku Baduy Luar Beserta Hal Menarik Lainnya

Salah satu suku di Indonesia yang cukup unik karena konsistensinya menjaga alam dan memegang teguh adat istiadat.

Makan Dikit, Perut Kok Buncit?