JAKARTA, SERUJI.CO.ID — Pada Kamis 26 Maret 2026, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim tampil di hadapan kamera televisi nasional dengan senyum yang tidak ia sembunyikan. Ia menyampaikan bahwa kapal-kapal tanker Malaysia kini diizinkan melewati Selat Hormuz — setelah serangkaian lobi diplomatiknya ke Iran, Mesir, dan Turki membuahkan hasil. Ia berterima kasih langsung kepada Presiden Iran Masoud Pezeshkian atas keputusan tersebut.
Pada hari yang sama, di Jakarta, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia berbicara kepada wartawan dengan nada yang berbeda. “Ya kami masih komunikasi terus. Memang tidak mudah untuk kita bisa melakukan bagaimana caranya agar kapal kita keluar dari Selat Hormuz,” katanya di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian.
Dua tetangga serumpun. Dua cerita yang berakhir sangat berbeda. Dan di balik perbedaan itu, ada satu variabel besar yang terus menggantung di udara tapi enggan disebut terang-terangan oleh pemerintah Indonesia: Board of Peace.
Fakta di Lapangan: Siapa Saja yang Sudah Diizinkan Iran?
Iran tidak menutup Selat Hormuz secara total. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan bahwa selat itu “terbuka bagi semua, kecuali musuh.” Yang dimaksud musuh adalah AS, Israel, dan sekutu-sekutu langsungnya. Bagi negara-negara yang dianggap bersahabat atau netral, kapal mereka boleh melintas — asalkan berkoordinasi lebih dulu dengan otoritas Iran.
Siapa saja yang sudah mendapat lampu hijau? China, Rusia, India, Irak, Pakistan — disebut langsung oleh Araghchi sebagai negara sahabat. Setelah itu menyusul Thailand, yang berhasil meloloskan satu tanker Bangchak Corporation pada Senin 24 Maret setelah Menlu Thailand berbicara langsung dengan duta besar Iran. Dan kini Malaysia, setelah Anwar Ibrahim turun tangan langsung.
| Negara | Status Izin Hormuz | Cara Mendapatkan Izin | Anggota BoP? |
|---|---|---|---|
| China | ✅ Bebas melintas | Mitra strategis, beli minyak Iran | ❌ Tidak |
| Rusia | ✅ Bebas melintas | Sekutu geopolitik Iran | ❌ Tidak |
| India | ✅ Bebas melintas | Pembeli minyak Iran, hubungan historis kuat | ❌ Tidak |
| Thailand | ✅ 1 tanker lolos | Lobi Menlu Thailand–Dubes Iran | ❌ Tidak |
| Malaysia | ✅ Resmi diizinkan | Lobi langsung PM Anwar Ibrahim | ❌ Tidak |
| Indonesia ⚠️ | ❌ Masih tertahan | Kemlu masih “komunikasi intensif” | ✅ Ya (on hold) |
Pola di atas membentuk sebuah garis yang sangat jelas: semua negara yang diizinkan melintas adalah negara-negara yang tidak berafiliasi dengan AS dalam konteks konflik Iran ini. Dan satu-satunya negara ASEAN yang kapalnya masih tertahan adalah Indonesia — satu-satunya negara ASEAN yang bergabung dengan Board of Peace besutan Trump.
Mengapa Malaysia Bisa, Indonesia Tidak?
Untuk memahami ini, kita perlu melihat lebih dalam dari sekadar “siapa lebih pandai berlobi.”
Pertama, modal diplomatik Malaysia dengan Iran jauh lebih tebal. Malaysia di bawah Anwar Ibrahim konsisten mempertahankan posisi anti-imperialisme yang vokal. Anwar mengkritik keras serangan AS-Israel ke Iran, mendukung Palestina tanpa syarat, dan tidak pernah masuk ke dalam orbit kerja sama keamanan AS-Israel manapun.
Iran mengenal Malaysia sebagai negara yang “tidak bermusuhan” dalam artian yang paling substantif.
Kedua, Anwar Ibrahim turun tangan sendiri, dan itu bermakna bagi Iran. Bukan menteri, bukan diplomat menengah. Perdana Menteri Malaysia sendiri yang menelepon langsung para pemimpin di Teheran, Kairo, dan Ankara.
Anwar yang dikenal di negaranya dengan sebutan PMX, menyampaikan pesan perdamaian secara personal, mengakui bahwa Iran memiliki alasan untuk tidak mudah percaya pada perjanjian internasional setelah berkali-kali merasa “dikhianati”.
Kepercayaan dibangun oleh konsistensi sikap, dan Anwar sudah membangunnya jauh sebelum krisis ini terjadi.
Ketiga, dan ini yang paling krusial: Posisi Indonesia di Board of Peace.
