Malaysia Akan Buka Kembali Kedubes Korut

KUALA LUMPUR, SERUJI.CO.ID – Malaysia akan membuka kembali kedutaannya di Pyongyang, kata Perdana Menteri Mahathir Mohamad, dan menyarankan pengakhiran pertikaian diplomatik atas pembunuhan saudara laki-laki pemimpin Korea Utara Kim Jong-un di Kuala Lumpur pada tahun lalu.

“Ya, kami akan membuka kembali kedutaan itu,” kata Mahathir dalam wawancara dengan Nikkei Asian Review, yang disiarkan pada Senin (11/6) dalam perjalanannya ke Jepang.

Hubungan dekat Malaysia dengan Korea Utara merosot parah sesudah Kim Jong-nam terbunuh di bandar udara Kuala Lumpur pada Februari 2017 ketika dua wanita mengolesi wajahnya dengan senyawa saraf VX, yang didaftarkan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai senjata penghancur.

Selama persidangan, yang sedang berlangsung, para wanita itu mengatakan tertipu untuk mempercayai bahwa mereka adalah bagian dari pertunjukan nyata dan tidak tahu mereka membawa racun.

Amerika Serikat dan Korea Selatan menyatakan pembunuhan itu diatur Pyongyang.

Sesudah kematian Kim Jong-nam, duta besar Korea Utara untuk Malaysia mempertanyakan keabsahan penyelidikan polisi dan bersikeras bahwa ia adalah warga biasa, yang meninggal karena serangan jantung.

Malaysia kemudian memanggil pulang duta besarnya untuk Korea Utara, melarang warganya bepergian ke Utara dan membatalkan bebas visa masuk untuk warga Korea Utara.

Korea Utara membalas dengan pelarangan perjalanan untuk semua orang Malaysia di Pyongyang, menjebak tiga diplomat dan enam anggota keluarganya.

Mereka dapat terbang keluar setelah Malaysia setuju menyerahkan mayat Kim Jong-nam dan mengirim tiga orang Korea Utara, yang dicari untuk diperiksa di Korea Utara.

Kedutaan Malaysia di Pyongyang tanpa petugas sejak April tahun lalu dan pemerintah mempertimbangkan penutupan tetap dan memindahkan layanannya ke perwakilannya di Beijing.

Dalam wawancara diterbitkan sehari sebelum temu puncak Kim Jong-un dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Singapura, Mahathir mengatakan berharap kedua pihak siap memberi alasan.

“Korea Utara berhak memiliki kepentingan sebanyak Amerika Serikat memiliki kepentingannya untuk perundingan apa pun,” kata Mahathir.

“Kita seharusnya tidak ragu. Ketika curiga, lalu Anda tidak bisa bekerja dengan orang lain,” tambahnya. (Ant/Su02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Implikasi Hukum Kebohongan Publik dari Pejabat Negara

JADI DARI KEDUA LANDASAN HUKUM ISLAM TERSEBUT JELAS BERBOHONG ATAU BERDUSTA ADALAH PERBUATAN YANG DILARANG DAN HARAM HUKUMNYA.

Bagaimana Kalau Prabowo Kalah Lagi?

Terpilih kembali atau tidaknya petahana adalah sebuah hal yang wajar di alam demokrasi. Karena tujuan dari pesta demokrasi, atau yang kita sebut Pilpres ini, adalah untuk mengukur kepuasan dan ketidakpuasan pada petahana.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Mengenal Ide Pendirian Ruangguru.com, Berawal Dari Kesulitan Iman Usman dan Belva Devara

Inspirasi bisnis bisa datang darimana saja. Termasuk dari masalah yang kita hadapi sehari-hari.