KBRI Imbau TKI Ilegal Pulang Sukarela Daripada Dirazia

KUALA LUMPUR – Satuan Tugas Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur mengimbau kepada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal agar pulang daripada terkena razia Imigrasi Malaysia.

Hal itu disampaikan Kepala Satgas Perlindungan WNI KBRI Kuala Lumpur Yusron B Ambary di Kuala Lumpur lewat akun Twitter miliknya, Jumat (30/6).

Yusron menjelaskan, Jabatan Imigrasi Malaysia melakukan razia terhadap pekerja ilegal di seluruh negara bagian secara besar-besaran mulai Jumat malam (30/6) sehubungan berakhirnya program pendaftaran E-Card atau Kartu Pekerja Ilegal Sementara.

Yusron juga mengimbau kepada WNI agar selalu membawa dokumen diri yang valid ketika bepergian untuk menghindari korban salah tangkap dari pihak Imigrasi Malaysia.

“Kepada Pendatang Asing Tanpa Izin (PATI) WNI agar mendaftar program pulang sukarela. Selain lebih murah PATI juga tidak harus dipenjara dan pulang melalui Depo Imigresen (Imigrasi),” tulis Yusron lewat akun Twitter miliknya.

Seperti diwartakan Antara, dalam berbagai kesempatan sosialiasi, Yusron meminta kepada TKI ilegal tidak meremehkan ancaman Imigrasi Malaysia untuk melakukan razia besar-besaran terhadap pekerja ilegal dari 15 negara termasuk Indonesia.

Dia berharap kepada pemerintah Malaysia juga tidak hanya merazia pekerja ilegal, tetapi juga kepada majikan dan agen TKI sehingga akan terasa keadilannya karena selama ini hanya TKI saja yang diincar tetapi majikannya bebas.

Sebanyak 1.035 PATI termasuk tiga kanak-kanak ditahan di seluruh negara sehubungan Operasi Besar-Besaran yang dilakukan Jabatan Imigrasi setelah program pendaftaran E-Kad berakhir.

Mereka yang ditahan berasal dari 3.393 PATI yang diperiksa di 155 premis termasuk di Sabah dan Sarawak.

Dari jumlah tersebut Banglades 515 orang, Indonesia 135 orang, Myanmar 102 orang, Filipina 50 orang, Thailand lima orang, Vietnam dua orang dan sisanya lain-lain.

Sementara itu Pengarah Eksekutif Persekutuan Majikan-Majikan Malaysia (MEF), Datuk Samsuddin Bardan mengatakan tindakan Kementerian Dalam Negeri (KDN) dan Jabatan Imigrasi yang enggan membenarkan pekerja asing mendaftarkan diri dalam program E-Kad menyebabkan program ini gagal.

Dia mengatakan program ini semestinya tidak hanya mengandalkan majikan yang mempunyai pekerja asing namun PATI bisa mengurus sendiri.

“Perkara ini sudah kita sampaikan kepada KDN dan Jabatan Imigrasi tetapi mereka tidak mengindahkan,” katanya sebagai dikutip Berita Harian. (IwanY)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Mengkritisi Strategi Anti-Korupsi Para Capres

Debat capres putaran pertama telah usai. Terlepas paslon mana yang akan keluar sebagai juara dan berhak memimpin Indonesia dalam lima tahun ke depan, tulisan ini ingin mengkritisi ide dan gagasan para paslon seputar pemberantasan korupsi.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Tiga Budaya Sunda yang Unik, Nomer 1 Sudah Jarang Ditemukan

Semua tradisi dan budaya di Indonesia unik dan mempunyai ciri khas tersendiri. Tak ketinggalan juga budaya Sunda dan segala tradisi yang dijalankan.