SINGAPURA, SERUJI.CO.ID – Komisi Antarpemerintahan ASEAN tentang Hak Asasi Manusia/HAM (AICHR) menilai Indonesia perlu terus mendorong ASEAN untuk segera mengeluarkan pernyataan resmi untuk mengatasi krisis kemanusiaan Rohingya di Rakhine, Myanmar.
“Indonesia perlu melakukan sesuatu untuk mendorong ASEAN menyatakan posisi resmi tentang Rohingya agar kita bisa gunakan semua ‘resources’ di ASEAN untuk membantu mengatasi masalah ini,” ujar Wakil Indonesia untuk AICHR Dina Wisnu di Singapura, Rabu (25/4).
Pernyataan Dina tersebut menyusul seruan AICHR yang diterbitkan secara resmi pada Selasa (24/4) agar ASEAN segera menyatakan sikap untuk mengatasi krisis kemanusiaan Rohingya yang dampaknya meluas, hingga insiden penolakan kapal pengungsi dari Rakhine pada 3, 6, 20 April 2018.
Menurut doktor hubungan internasional itu, posisi Indonesia dinilai strategis untuk mendorong semua negara anggota ASEAN agar menyepakati suatu konsensus tentang Rohingya karena sejak awal Indonesia telah melakukan langkah-langkah konkret untuk membantu pengungsi Rohingya di Myanmar maupun Bangladesh.
Indonesia juga telah berkomitmen membantu pemerintah Myanmar untuk melaksanakan pembangunan yang inklusif termasuk di Negara Bagian Rakhine.
“Kita berisik jadinya, ya? Tapi ini memang perlu terus dilakukan karena ada negara-negara yang sengaja tidak mau mengurusi hal itu, padahal dampak krisis kemanusiaan etnis Rohingya ini sudah ke regional,” ujarnya.
Dina menambahkan, Indonesia perlu berhadapan langsung dengan Singapura sebagai ketua ASEAN saat ini untuk menyoroti masalah Rohingya.
“Karena siapapun ‘chair’-nya harus sejalan dengan visi-misi ASEAN yang tertuang di ASEAN Charter, bahwa tujuan ASEAN adalah ‘people oriented'” tuturnya.
Singapura sebagai ketua ASEAN 2018 menjadi tuan rumah Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN (AMM) dan ASEAN Leaders’ Summit ke-32 pada 25-28 April 2018. (Ant/SU02)
