AICHR: Indonesia Perlu Dorong ASEAN Soal Rohingya

SINGAPURA, SERUJI.CO.ID – Komisi Antarpemerintahan ASEAN tentang Hak Asasi Manusia/HAM (AICHR) menilai Indonesia perlu terus mendorong ASEAN untuk segera mengeluarkan pernyataan resmi untuk mengatasi krisis kemanusiaan Rohingya di Rakhine, Myanmar.

“Indonesia perlu melakukan sesuatu untuk mendorong ASEAN menyatakan posisi resmi tentang Rohingya agar kita bisa gunakan semua ‘resources’ di ASEAN untuk membantu mengatasi masalah ini,” ujar Wakil Indonesia untuk AICHR Dina Wisnu di Singapura, Rabu (25/4).

Pernyataan Dina tersebut menyusul seruan AICHR yang diterbitkan secara resmi pada Selasa (24/4) agar ASEAN segera menyatakan sikap untuk mengatasi krisis kemanusiaan Rohingya yang dampaknya meluas, hingga insiden penolakan kapal pengungsi dari Rakhine pada 3, 6, 20 April 2018.

Menurut doktor hubungan internasional itu, posisi Indonesia dinilai strategis untuk mendorong semua negara anggota ASEAN agar menyepakati suatu konsensus tentang Rohingya karena sejak awal Indonesia telah melakukan langkah-langkah konkret untuk membantu pengungsi Rohingya di Myanmar maupun Bangladesh.

Indonesia juga telah berkomitmen membantu pemerintah Myanmar untuk melaksanakan pembangunan yang inklusif termasuk di Negara Bagian Rakhine.

“Kita berisik jadinya, ya? Tapi ini memang perlu terus dilakukan karena ada negara-negara yang sengaja tidak mau mengurusi hal itu, padahal dampak krisis kemanusiaan etnis Rohingya ini sudah ke regional,” ujarnya.

Dina menambahkan, Indonesia perlu berhadapan langsung dengan Singapura sebagai ketua ASEAN saat ini untuk menyoroti masalah Rohingya.

“Karena siapapun ‘chair’-nya harus sejalan dengan visi-misi ASEAN yang tertuang di ASEAN Charter, bahwa tujuan ASEAN adalah ‘people oriented'” tuturnya.

Singapura sebagai ketua ASEAN 2018 menjadi tuan rumah Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN (AMM) dan ASEAN Leaders’ Summit ke-32 pada 25-28 April 2018. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi

Menurut Laode M Syarif, saat ini 68% pelaku korupsi merupakan lulusan perguruan tinggi. Makanya, perguruan tinggi harus bertanggungjawab atas kejahatan korupsi yang dilakukan lulusannya.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Indonesia Darurat Keadilan