Trump Tegaskan Kebijakan Larangan Perjalanan Segera Diberlakukan

WASHINGTON – Mahkamah Agung (MA) Amerika Serikat memutuskan untuk mengizinkan pemerintahan Donald Trump memberlakukan kebijakan larangan perjalanan (travel ban), pada Senin (26/6) waktu setempat. Trump menerapkan kebijakan larangan masuk ke Amerika bagi wisatawan dari enam negara, yang sebagian besar negara-negara Muslim, dan pengungsi.

Penerapan kebijakan larangan perjalanan ini berlaku sementara. MA menyatakan akan mempertimbangkan pada bulan Oktober untuk memutuskan apakah kebijakan Trump itu ditegakkan atau ditolak.

Dengan putusan ini, selama musim panas, Trump bisa menerapkan larangan masuk ke Amerika selama 90 hari bagi warga Iran, Libia, Suriah, Somalia, Sudan, dan Yaman. Pemerintah AS juga dapat melarang masuk selama 120 hari bagi semua pengungsi.

“Sebagai presiden, saya tidak dapat mengizinkan orang-orang yang ingin mencelakakan kita, masuk ke negara kita,” kata Trump, Senin (26/6).

Pengadilan membuat pengecualian penting dalam putusannya. Larangan tersebut tidak dapat diterapkan terhadap warga negara asing yang memiliki hubungan yang dapat dipercaya dengan seseorang atau entitas di Amerika Serikat. Hubungan yang dapat dipercaya itu di antaranya keluarga dan sekolah, sebagaimana dilansir dari Washington Post, Selasa (27/6).

Pengadilan menjelaskan larangan ini tidak berlaku kalau seorang warga negara, yang termasuk pada kebijakan larangan perjalanan, ingin mengunjungi atau tinggal dengan anggota keluarganya yang berada di Amerika Serikat. Larangan juga tidak berlaku bagi mahasiswa yang sudah diterima di universitas di Amerika.

“Melarang masuk warga asing seperti itu tidak membebani pihak di Amerika manapun, antara lain didasarkan pada hubungan pihak tersebut dengan warga asing itu.”

Pengadilan mengatakan akan mendengar keterangan pemerintah pada persidangan Oktober mendatang. Sebelum persidangan itu, hakim mememinta pemerintah meninjau ulang kebijakan tersebut.

Dalam keputusannya, Hakim Clarence Thomas, Samuel A Alito, dan Neil M Gorsuch menulis bahwa larangan perjalanan menyeluruh bisa diterapkan sepenuhnya sambil menunggu kajian atas perintah eksekutif tersebut.

Para hakim menjelaskan izin dari pengadilan bakal membebani pemerintah dengan tugas menentukan apakah warga negara yang ingin memasuki Amerika Serikat memiliki hubungan yang dapat dipercaya dengan seseorang atau entitas di negara ini.

Hakim memprediksi kompromi semacam itu akan menyebabkan sebuah “banjir permohonan ke pengadilan” mengenai apa yang merupakan “hubungan yang kredibel” sebelum keseluruhan kasus diselesaikan pada musim gugur mendatang.

Pekan lalu, Trump mengatakan larangan tersebut akan diberlakukan 72 jam setelah mendapat persetujuan dari pengadilan.

travel ban, donald trump
Beberapa pengadilan negara bagian menolak kebijakan larangan perjalanan Trump karena dianggap ‘diskriminatif’. (Foto: Reuters)

Kebijakan larangan perjalanan menjadi tidak pasti setelah pengadilan federal di Hawaii dan Maryland membatalkan kebijakan itu. Hakim di pengadilan federal, yang merupakan pengadilan tingkat banding, menganggap peraturan tersebut diskriminatif.

Presiden AS Donald Trump mengeluarkan kebijakan larangan perjalanan itu pada 6 Maret lalu. Kebijakan ini sebagai pengganti aturan yang dikeluarkan pada 27 Januari 2017, atau satu pekan setelah dia menjadi presiden. Namun, aturan pertama ini dibatalkan oleh pengadilan, setelah memicu unjuk rasa besar-besaran di sejumlah bandara di Amerika Serikat.

Trump mengeluarkan aturan larangan penerbangan karena kekhawatiran internasional atas serangan yang dilakukan oleh militan Islam seperti di Paris, London, Brussels, Berlin dan kota lainnya.

Pemerintah AS mengatakan perlu ada larangan perjalanan sebelum menerapkan langkah-langkah pemeriksaan yang lebih ketat, termasuk pertanyaan tambahan untuk pemohon visa. (IwanY)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

PT Semen Indonesia: Jebloknya Arus Kas Pasca Akuisisi Super Mahal Holcim

Akuisisi mestinya adalah sesuatu yang positif. Tetapi laporan keuangan terbaru SI berkata lain. Akuisisi justru menurunkan kinerja. Mengapa?

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER