KOTA MEXICO, SERUJI.CO.ID – Delegasi pemerintah kiri dan pemimpin oposisi Venezuela akan bertemu pekan depan untuk melanjutkan perundingan di Republik Dominika, kata kementerian luar negeri Dominika pada Kamis (25/1).
Pemerintah dan oposisi berusaha selama bertahun-tahun untuk mencapai kesepakatan guna meredakan kemelut politik dan ekonomi mendalam di negara kaya minyak itu.
Para pihak dijadwalkan bertemu dalam putaran perundingan lain di Republik Dominika pada 19 Januari, namun perutusan oposisi mundur setelah dituduh pemerintah, yang dibantahnya, memberikan informasi, yang menyebabkan kematian seorang mantan polisi pembangkang dan enam petempur anti-pemerintah lagi.
Perundingan itu, yang dijadwalkan pada 28 dan 29 Januari, akan dipimpin Presiden Dominika Danilo Medina. Pejabat dari Cile, Nikaragua dan Bolivia juga akan berperan serta.
Tapi, harapan untuk kesepakatan tetap kecil di kalangan rakyat Venezuela. Keputusan oleh badan legislatif super pro-pemerintah pada Selasa untuk mengadakan pemilihan presiden pada 30 April mengganggu pembicaraan, kata pemimpin oposisi Luis Florido kepada Reuters.
“Itu tidak berakhir, tapi dalam terapi intensif,” kata Florido mengenai perundingan tersebut.
Presiden Venezuela Nicolas Maduro tampak yakin kembali mencalonkan diri dalam pemilihan presiden pada akhir April, saat kaum Sosialis berkuasa berharap mengalahkan oposisi meski terjadi krisis ekonomi dan sanksi luar negeri.
Pemimpin itu, yang dikecam penentangnya sebagai diktator, yang menghancurkan perekonomian negara anggota OPEC tersebut, mengatakan akan mencalonkan diri jika Partai Sosialis berkuasa memintanya, bahkan saat warga Venezuela harus bergelut dengan rak kosong dan inflasi tercepat di dunia.
“Saya siap menjadi calon,” katanya kepada wartawan.
Mantan pengemudi bus berusia 55 tahun itu, yang menggantikan Hugo Chavez pada 2013, mendapat keuntungan dari mesin politik tangguh, dewan pemilihan nasional dan dukungan inti dari orang miskin Venezuela, yang bergantung pada pembagian makanan.
Kritikus dari politisi oposisi hingga kekuatan Barat meragukan pihak berwenang akan mengizinkan pemungutan suara secara bebas dan adil, mengingat pembatasan beberapa tokoh oposisi agar tidak mencalonkan diri dan penyalahgunaan sumber daya negara dalam berkampanye.
Beberapa pihak mengkhawatirkan terjadinya kecurangan terbuka.
Dengan mengumumkan pemilihan presiden yang akan diadakan pada akhir April, badan legislatif super pro-pemerintah menyebut penyelenggaraan pemilihan umum di Venezuela merupakan bukti lebih lanjut tentang kelangsungan demokrasi meskipun ada sanksi internasional baru-baru ini.
Amerika Serikat, Kanada, dan Uni Eropa mengambil tindakan untuk melawan pemerintah Venezuela mengenai tuduhan pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi, melukai citra pemerintah dan membuat bank tidak bekerja sama dengan Karakas. (Ant/SU05)
