Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir mengatakan beberapa isu yang menjadi perhatian Indonesia pada Sidang Majelis Umum PBB tahun ini antara lain soal perdamaian dan keamanan internasional, pembangunan berkelanjutan, kemajuan HAM dan reformasi PBB.
Sidang tahunan PBB tersebut bisa digambarkan seperti pasar internasional tahunan yang dimanfaatkan oleh 193 negara anggota untuk mengangkat berbagai isu internasional.
Wapres RI akan didampingi oleh sejumlah menteri antara lain oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ke Sidang tahunan PBB tahun ini.
Isu yang juga menjadi fokus bagi Indonesia tahun ini adalah rencana pecalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, kata Arrmanatha.
Dalam sidang tahunan PBB yang berlangsung kurang lebih dua pekan tersebut bisa terdapat ratusan pertemuan.
Delegasi Indonesia sendiri menurut rencana akan menghadiri 200-an kegiatan dan pertemuan di New York.
Sidang Majelis Umum PBB akan menjadi tempat yang paling tepat untuk Indonesia untuk melakukan kampanyenya dalam upaya menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.
Jika dibandingkan dengan tahun lalu dengan hanya 35 pertemuan bilateral, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi tahun ini akan lebih sibuk karena dijadwalkan akan menghadiri sekitar 70 pertemuan bilateral di New York.
DK PBB beranggotakan 15 negara. Lima di antaranya adalah anggota tetap, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Rusia, Cina dan Prancis. Sementara 10 anggota tidak tetap dipilih untuk setiap periode 2 tahun.
Berbekal pengalaman pernah tiga kali menjabat sebagai anggota tidak tetap DK PBB, yaitu pada tahun 1973-1974, 1995-1996, dan 2007-2008, Indonesia meluncurkan kampanye pencalonannya sebagai anggota tidak tetap DK PBB untuk periode 2019-2020 pada Sidang Majelis Umum PBB tahun lalu.
“Indonesia negara yang memiliki syarat-syarat utama untuk terpilih dalam pemilihan Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB 2019-2020 dan Indonesia siap untuk itu,” kata Menlu Retno Marsudi saat meluncurkan kampanye pencalonan Indonesia di markas PBB tahun lalu.
Indonesia bersaing dengan Maladewa untuk memperebutkan kursi perwakilan di DK PBB dari kawasan Asia Pasifik untuk periode 2019-2020.
Postur Indonesia sebagai negara berpenduduk keempat terbesar dunia, negara demokrasi terbesar ketiga dunia, dan negara berpenduduk Muslim terbesar dunia menjadi modal negara kepulauan tersebut untuk mencalonkan diri.
Indonesia menjadi bukti bahwa Islam, demokrasi, modernitas dan penguatan perempuan dapat terjalin dalam satu harmoni, demikian Menlu Retno dalam pidatonya.
Dengan lebih dari 17 ribu pulau yang didiami oleh lebih dari 1300 kelompok etnis, Indonesia merupakan model bagi toleransi dan pluralisme, nilai yang senantiasa diproyeksikan oleh Indonesia dalam berhubungan dengan negara lain.
Menlu Retno Marsudi ketika ditemui di Gedung PTRI New York, Ahad malam mengatakan bahwa dalam konteks upaya kampanye pencalonannya sebagai anggota tidak tetap DK-PBB, Indonesia mengusung beberapa prioritas jika terpilih.
