Polisi Akan Panggil Penyebar Berita Bohong Penganiayaan Ratna Sarumpaet

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) akan memanggil sejumlah orang terkait penyebaran berita bohong soal penganiayaan terhadap aktivis Ratna Sarumpaet.

Menurut Kepala Divisi Humas Polri Irjen Polisi Setyo Wasisto di Jakarta, Kamis, penyebar berita bohong (hoax) kasus ini bisa dijerat dengan Pasal 14 dan 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

“Pelaku pembuat kegaduhan atau keonaran di masyarakat dengan menyebarkan berita bohong, ancamannya 10 tahun penjara atau kami bisa gunakan UU ITE kalau dia menyebarluaskan dengan teknologi,” katanya.

Sementara aktivis Ratna Sarumpaet dalam kasus ini masih berstatus sebagai saksi. Pihaknya enggan berspekulasi apakah status Ratna nantinya bakal naik menjadi tersangka atau tidak.

“Proses penyidikan itu seperti mengumpulkan potongan puzzle. Nanti kalau sudah lengkap akan tergambarkan peran si A, si B apa,” katanya.

Hingga saat ini, Ratna belum dimintai keterangan oleh penyidik.

Hari ini, penyidik Polda Metro Jaya menjadwalkan pemanggilan pelapor dan dokter RS Khusus Bedah Bina Estetika untuk diperiksa sebagai saksi.

Sebelumnya, Ratna Sarumpaet dikabarkan dikeroyok orang tak dikenal di Bandara Husein Sastranegara, Bandung, Jabar, pada Jumat (21/9), usai menghadiri konferensi internasional. Foto seseorang yang diduga Ratna pun beredar di media sosial dengan bengkak di bagian wajah.

Dalam foto tersebut, diduga Ratna berada di sebuah ruangan di rumah sakit.

Padahal faktanya pada 21-24 September 2018, Ratna berada di Rumah Sakit Khusus Bedah Bina Estetika, Menteng, Jakarta, untuk menjalani prosedur sedot lemak di pipi.

Ratna pun mengakui bahwa cerita pengeroyokan dirinya adalah karangannya saja. Ia mengklaim awalnya cerita karangannya itu hanya untuk membohongi keluarganya pasca wajahnya bengkak akibat operasi sedot lemak. (Ant/SU01)

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi