Pelapor Kasus Ancaman Pembunuhan Tokoh Muslim Tantang Polisi Tunjukkan Surat Pemberitahuan

SURABAYA – Berita hilangnya berkas laporan pengaduan Ach.Supyadi yang melaporkan perbuatan ujaran kebencian yang menjurus ancaman pembunuhan terhadap beberapa tokoh muslim dibantah oleh Polda Jatim.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Frans Barung menepis kabar itu, seperti diberitakan dalam kumparan.com, dan mengatakan bahwa berkas laporan telah diambil alih oleh Mabes Polri, bahkan terlapor Nathan P. Suwanto juga sudah dipanggil ke Mabes Polri. Kombes Frans menambahkan jika ada yang mau menanyakan kejelasan kasus dipersilakan datang, dan jangan percaya dengan hoax yang beredar.

Menanggapi berita bantahan tersebut, Ach.Supyadi, sang pelapor, merasa heran dengan sikap polisi yang menganggap hoax atas hilangnya berkas laporannya.

“Seperti yang sudah saya katakan dalam twit tertanggal 17 Mei 2017, bahwa saya datang ke Polda Jatim untuk menanyakan laporan kasus ancaman pembunuhan beberapa tokoh Islam, dan menunggu hampir 2 jam, akhirnya petugas yang ada menyatakan berkasnya hilang,” kata Ach. Supyadi kepada SERUJI yang menghubunginya pada Jumat (19/5).

“Saya ingat petugas jaga yang menerima saya, namanya Pak Doni, tapi saya lupa pangkatnya,” sambungnya.

(Baca: Pengadu Menuntut Polisi Atas Hilangnya Berkas Laporan Kasus Ancaman Pembunuhan Tokoh Muslim)

Ia menyayangkan dalam pemberitaan di kumparan.com tidak menjelaskan dengan detail bagaimana proses pengambilan alih berkas laporannya oleh Mabes Polri.

“Dalam pemberitaan tersebut, Kabid Humas Polda Jatim hanya menyampaikan kalau kasus itu diambil alih Mabes Polri, tapi ia tidak menjelaskan secara detail, tanggal berapa diambil alihnya? Mabes Polri yang ambil alih itu direktorat apa? Kan penyidik di Mabes banyak, harusnya itu dijelaskan biar tidak terkesan itu hanya alibi saja,” kata Ach. Supyadi.

Lebih lanjut Ach. Supyadi, yang berprofesi sebagai advokat, menantang Polda Jatim untuk membuktikan bahwa memang benar berkas laporannya telah diambil alih Mabes Polri.

“Saya tantang Polda Jatim kalau memang kasus yang saya adukan/laporkan ini diambil alih Mabes Polri, untuk lebih transparan dengan menyebutkan berita acara peralihan kasus itu. Kalau memang bisa menunjukkan berita acaranya maka saya akan konfirmasi ke unit atau direktorat yang menangani di Mabes. Mengingat kemarin Rabu 17 Mei, sewaktu saya konfirmasi ke Polda Jatim, berkas laporan saya dinyatakan hilang,” tantangnya.

Menurut pengakuannya, ia masih belum yakin bahwa berkasnya sudah diambil alih Mabes Polri, alasannya sampai saat ini ia tidak menerima SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan).

“Sebagai pelapor, saya tidak peroleh SP2HP pengambil-alihan itu. Lha kan aneh, masak saya pengadu tidak diberikan info perkembangannya,” tukas Ach. Supyadi.

Lebih lanjut ia menjelaskan dasar hukum tentang kewajiban penyidik memberikan SP2HP kepada pihak pelapor.

“Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal 39 ayat 1, berbunyi dalam hal menjamin akuntabilitas dan transparansi penyidikan, penyidik wajib memberikan SP2HP kepada pihak pelapor baik diminta atau tidak diminta secara berkala paling sedikit 1 kali setiap 1 bulan,” jelasnya.

Atas dasar hukum tersebut, ia akan terus menagih SP2HP ke Polda Jatim.

“Seluruh pelapor itu berhak diberikan SP2HP dalam setiap perkembangan kasus yang dilaporkannya. Dan penyidik polisi wajib memberikan SP2HP secara periodik,” tegasnya lagi.

Dalam penutup wawancaranya dengan SERUJI, Ach.Supyadi menjelaskan bahwa aksi yang ia lakukan ini untuk menegakkan keadilan hukum di masyarakat yang sekarang terlihat tebang pilih.

“Oleh karenanya, para Tokoh Muslim yang mendapat ancaman pembunuhan, mari terus bersinergi dalam mengawal kasus ini sampai ada penjelasan resmi dari pihak Polri atas kasus laporan ini,” pungkasnya. (Ardiansyah)

 

EDITOR: Iwan Y

2 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Islam Mementingkan Sasaran, Bukan Sarana

Karena itu, term NKRI Bersyariah, itu sejatinya bid’ah; tidak ada presedennya dalam sejarah Islam alias mengada-ada. Sesuatu yang bid’ah semestinya dijauhi oleh para pengikut Rasulullah Saw. Apalagi jika istilah ini diniatkan untuk hajat politik yang pragmatis.

Dari Plot Pembunuhan Menuju Monarkhi Konstitusional di Arab Saudia

Aneka media luar dan dalam negeri dengan telanjang menggambarkannya. Tim 15 orang memutilasi, memotong korban ketika korban masih hidup. Suara melengking korban kesakitan yang luar biasa terdengar dan terekam.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER