🧩 Hipotesis 4: Ada “Orang Dalam” yang Tidak Bernama
Hipotesis keempat adalah yang paling sulit dibuktikan, namun paling banyak beredar di kalangan publik dan tidak bisa begitu saja diabaikan. Di dalam institusi kepolisian Indonesia, sistem informal berupa pertemanan, alumni, dan kekerabatan sesama aparat sering kali bekerja lebih efektif daripada prosedur formal.
Seseorang — bukan harus pejabat tinggi, bisa juga perwira menengah yang tepat di posisi yang tepat — dapat memberikan “prioritas perhatian” terhadap sebuah laporan tanpa meninggalkan jejak dokumentasi formal. Dalam pola ini, yang dibutuhkan bukan nama besar, melainkan koneksi yang presisi: satu orang yang tahu siapa harus dihubungi di lantai mana di gedung Bareskrim, dan bagaimana cara meminta tanpa tampak meminta.
Apakah ZHK atau ESR memiliki koneksi semacam itu? Penelusuran SERUJI.CO.ID tidak menemukan buktinya. Namun absennya bukti bukan berarti absennya kemungkinan — terutama dalam sistem di mana justru jejak inilah yang paling hati-hati disembunyikan.
⚖️ Yang Seharusnya Diselidiki DPR dan Propam
Komisi III DPR dalam RDPU tanggal 9 Maret 2026 sudah menyatakan bahwa penetapan Nabila sebagai tersangka adalah keliru dan tidak memenuhi unsur pidana. Anggota Komisi III dari Fraksi PDIP, Safaruddin, secara eksplisit mengingatkan bahwa “di KUHAP yang baru juga ada itu — ketika penyidik melakukan suatu kesalahan akan dilakukan sanksi, baik itu administrasi, etik, maupun pidana.” Pernyataan ini adalah pintu masuk yang sah dan legal untuk investigasi lebih lanjut.
Yang belum dilakukan — dan seharusnya dilakukan — adalah pertanyaan yang lebih spesifik: siapa penyidik yang menandatangani Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dalam perkara Nabila di Dittipidsiber? Kapan SPDP itu diterbitkan, sebelum atau setelah 24 Februari 2026?
Siapa yang mengajukan permohonan percepatan gelar perkara pada 26 Februari, dan atas dasar pertimbangan apa? Apakah ada surat atau komunikasi dari pihak ZHK kepada penyidik yang mendorong proses itu?
Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini ada di dokumen internal Bareskrim — dan Propam, Komisi III DPR, atau lembaga pengawas eksternal seperti Kompolnas memiliki kewenangan untuk memintanya.
🔚 Kasus Selesai, Misteri Belum
Pada akhirnya, semua laporan telah dicabut. Semua status tersangka telah gugur. Secara hukum, tidak ada lagi yang perlu diselesaikan. Tapi dalam konteks pertanggungjawaban sistem — accountability — ada sesuatu yang belum beres. Seorang korban pencurian makanan selama lima bulan hidup dengan status tersangka. Sebuah gelar perkara menghasilkan penetapan tersangka dalam 48 jam. Dan pertanyaan tentang mengapa itu terjadi masih menggantung tanpa jawaban resmi.
Jika kecepatan 48 jam itu adalah prosedur normal, maka pertanyaannya adalah: mengapa Nabila, yang melaporkan pada September 2025, tidak mendapatkan perlakuan yang sama cepatnya dari Polsek Mampang — dan baru mendapat penetapan tersangka pada ZHK dan ESR setelah lima bulan?
Jika kecepatannya karena ada pihak yang mendorong dari dalam, maka pertanyaannya adalah siapa, dan dengan cara apa?
Dua pertanyaan ini, dalam versi apapun jawabannya, sama-sama menunjukkan bahwa ada sesuatu yang tidak setara dalam cara sistem hukum Indonesia melayani warganya.
Damai sudah dicapai. Tapi keadilan — dalam arti yang sesungguhnya, yang mensyaratkan keseimbangan dan transparansi — masih menunggu giliran.
