Eggi Harap Presiden Jokowi Instruksikan Kapolri Tidak Ada Penahanan dalam Kasusnya

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Calon anggota legislatif dari Partai Amanat Nasional (PAN) Eggi Sudjana yang tersangkut kasus dugaan makar meminta Presiden Joko Widodo menginstruksikan Kapolri Jenderal Tito Karnavian agar tidak ada penahanan dalam kasusnya.

Eggi yang ditemui di depan Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Senin (13/5) petang, mengatakan hal tersebut bisa dilakukan jika Presiden Joko Widodo ingin berdemokrasi secara benar.

“Jadi, jangan lagi pakai alasan (bahwa) hal tersebut adalah intervensi. Jangan lupa bahwa Jokowi pemimpin di negeri ini. Jokowi itu pimpinan Kapolri, Panglima TNI dan semua angkatan perang Jokowi panglimanya, jadi bisa diperintah,” ucap Eggi.

Eggi sendiri datang ke Ditreskrimum Polda Metro Jaya ditemani oleh kuasa hukumnya sekitar pukul 16.30 WIB untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan makar.

Eggi menyatakan memenuhi panggilan penyidik untuk diperiksa dengan pertimbangan dirinya merupakan aktivis merangkap advokat, sehingga panggilan polisi tersebut tidak bisa dan tidak boleh dihindari.

“Apapun ceritanya harus dihadapi, beda dengan tokoh kemarin, kita lihat mau dipanggil polisi kabur sampai mobilnya nabrak, benjolnya segede bakpao. Saya hadapi insya Allah,” ucapnya.

Selain itu, Eggi juga meminta pihak kepolisian objektif dalam pemeriksaan dirinya sebagai pengejawantahan slogan Profesional, Modern dan Terpercaya (Promoter)

“Jadi, janganlah mengingkari jargon sendiri. Saya mau melihat profesionalnya seperti apa. Kalau minta klarifikasi saya sudah klarifikasi kemarin sampai 13 jam diperiiksa dan sebagai saksi tidak boleh berpendapat. Klarifikasi apa lagi yang diminta, sekarang malah jadi tersangka,” ucap Eggi.

Menurut Eggi, status tersangka itu adalah sesuatu yang serius dan pihaknya sudah mengajukan praperadilan.

“Kalau hari ini gak ditahan, alhamdulilah. Kalau ditahan ini kriminalisasi terjadi dan polisi tidak promoter,” ucap Eggi.

Eggi ditetapkan sebagai tersangka dugaan makar terkait seruan “people power” usai polisi memiliki bukti permulaan yang cukup untuk menaikkan status Eggi dari saksi menjadi tersangka setelah pemeriksaan saksi-saksi hingga barang bukti.

Eggi dilaporkan Suryanto, relawan Jokowi-Ma’ruf Center (Pro Jomac). Laporan tersebut terdaftar pada 19 April 2019 dengan tuduhan makar.

Pasal yang disangkakan adalah Pasal 107 KUHP dan/atau Pasal 110 KUHP jo Pasal 87 KUHP dan/atau Pasal 14 Ayat 1 dan Ayat 2 dan/atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Atas penetapan tersangka tersebut, Eggi akhirnya mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Jumat (10/5) melalui kuasa hukumnya.
Pewarta : Ricky Prayoga

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Makan Dikit, Perut Kok Buncit?