Eggi Harap Presiden Jokowi Instruksikan Kapolri Tidak Ada Penahanan dalam Kasusnya


JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Calon anggota legislatif dari Partai Amanat Nasional (PAN) Eggi Sudjana yang tersangkut kasus dugaan makar meminta Presiden Joko Widodo menginstruksikan Kapolri Jenderal Tito Karnavian agar tidak ada penahanan dalam kasusnya.

Eggi yang ditemui di depan Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Senin (13/5) petang, mengatakan hal tersebut bisa dilakukan jika Presiden Joko Widodo ingin berdemokrasi secara benar.

“Jadi, jangan lagi pakai alasan (bahwa) hal tersebut adalah intervensi. Jangan lupa bahwa Jokowi pemimpin di negeri ini. Jokowi itu pimpinan Kapolri, Panglima TNI dan semua angkatan perang Jokowi panglimanya, jadi bisa diperintah,” ucap Eggi.

Eggi sendiri datang ke Ditreskrimum Polda Metro Jaya ditemani oleh kuasa hukumnya sekitar pukul 16.30 WIB untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan makar.

Eggi menyatakan memenuhi panggilan penyidik untuk diperiksa dengan pertimbangan dirinya merupakan aktivis merangkap advokat, sehingga panggilan polisi tersebut tidak bisa dan tidak boleh dihindari.

“Apapun ceritanya harus dihadapi, beda dengan tokoh kemarin, kita lihat mau dipanggil polisi kabur sampai mobilnya nabrak, benjolnya segede bakpao. Saya hadapi insya Allah,” ucapnya.

Selain itu, Eggi juga meminta pihak kepolisian objektif dalam pemeriksaan dirinya sebagai pengejawantahan slogan Profesional, Modern dan Terpercaya (Promoter)

“Jadi, janganlah mengingkari jargon sendiri. Saya mau melihat profesionalnya seperti apa. Kalau minta klarifikasi saya sudah klarifikasi kemarin sampai 13 jam diperiiksa dan sebagai saksi tidak boleh berpendapat. Klarifikasi apa lagi yang diminta, sekarang malah jadi tersangka,” ucap Eggi.

Menurut Eggi, status tersangka itu adalah sesuatu yang serius dan pihaknya sudah mengajukan praperadilan.

“Kalau hari ini gak ditahan, alhamdulilah. Kalau ditahan ini kriminalisasi terjadi dan polisi tidak promoter,” ucap Eggi.

Eggi ditetapkan sebagai tersangka dugaan makar terkait seruan “people power” usai polisi memiliki bukti permulaan yang cukup untuk menaikkan status Eggi dari saksi menjadi tersangka setelah pemeriksaan saksi-saksi hingga barang bukti.

Eggi dilaporkan Suryanto, relawan Jokowi-Ma’ruf Center (Pro Jomac). Laporan tersebut terdaftar pada 19 April 2019 dengan tuduhan makar.

Pasal yang disangkakan adalah Pasal 107 KUHP dan/atau Pasal 110 KUHP jo Pasal 87 KUHP dan/atau Pasal 14 Ayat 1 dan Ayat 2 dan/atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Atas penetapan tersangka tersebut, Eggi akhirnya mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Jumat (10/5) melalui kuasa hukumnya.
Pewarta : Ricky Prayoga

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Umat Islam Harus Menangkan Pilpres dan Pileg

Mengingat betapa pentingnya momentum Pemilu 17 April 2019, maka umat Islam harus benar-benar berjuang dan mempunyai komitmen untuk dapat memenangkan pertarungan politik baik untuk Pilpres maupun Pileg yaitu memilih calon Paslon Presiden/Wapres serta Caleg yang didukung oleh Partai Politik yang memang punya komitmen berjuang dan keberpihakan untuk kepentingan Umat Islam dalam semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Fahira ke Haters Anies: Jangan Sering Gol Bunuh Diri Nanti Kehabisan Energi

Bedakan wilayah Bekasi, Tangerang dan DKI saja tidak mampu. Siapa pengelola Kawasan GBK dan Jembatan Utan Kemayoran saja tidak paham. Bagaimana mau mau kritik apalagi menyerang.

Sering Kesemutan di Tangan Maupun Kaki Sejak Usia Muda, Apakah Sebabnya?

Kesemutan yang saya derita mudah timbul, semisal saat mengendarai sepeda motor, tangan saya memegang stang meskipun tidak erat dalam waktu 10 menit kedua tangan saya merasa kesemutan bercampur kebas, dan akan normal kembali apabila saya lepas.

Dinilai Lembek ke China Soal Natuna, PA 212 Minta Presiden Jokowi Pecat Prabowo

Menurut PA 212, langkah yang diambil Prabowo sangat kontras dengan sikap Presiden Jokowi yang tidak mau berkompromi dengan China yang telah melakukan pelanggaran batas wilayah di perairan Natuna.

Inilah Kekayaan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah Yang Kena OTT KPK

Jumlah harta Saiful ini melonjak hampir empat kali lipat dibanding saat awal ia menjabat Wakil Bupati Sidoarjo periode 2005-2010, yang berdasarkan LHKPN tertanggal 28 April 2006 bernilai total Rp17.349.095.000.

Flash: Bupati Sidoarjo Kena OTT KPK Terkait Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa

OTT KPK ini, adalah juga yang pertama kali sejak revisi UU KPK diundangkan menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019 atas perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002.

Utang RI Meroket Rp4.778 Triliun, Sri Mulyani: Kita Masih Lebih Hati-hati Dibanding Malaysia

Bahkan, jika dibanding negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Filipina, jelas Sri Mulyani, pengendalian utang Indonesia jauh lebih hati-hati.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama
close