Terdakwa Suap Pajak Pernah Bawa Rp 1,5 Milyar ke Solo

JAKARTA – Yuli Kanestren, Manajer Finansial PT EKP, saksi dalam kasus suap di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa ia memberikan uang sebesar Rp 1,5 Milyar kepada bosnya, Ramapanicker Rajamohanan, yang kemudian dibawa ke Solo.

“Iya. Saya kasih uangnya ke Pak Mohan (terdakwa), terus Bapak berangkat ke Solo. Uangnya dalam bentuk rupiah, cash, melalui pesawat,” terang Yuli di Ruang Sidang Koesoemah Atmadja II, Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (6/3).

Fakta ini terungkap setelah jaksa penuntut umum membacakan BAP Yuli terkait peminjaman rekening bank Yuli dan Chief Accounting PT EKP Siswanto oleh terdakwa. Dalam BAP, terdakwa yang akrab disapa Mohan ini numpang transfer uang senilai Rp 1,5 miliar.

Dari keterangan kedua saksi didepan persidangan, tujuan terdakwa membawa uang tersebut ke Solo belum dapat diungkap Jaksa, karena baik Yuli maupun Siswanto mengaku tidak tahu untuk apa uang tersebut dibawa ke Solo dan diserahkan pada siapa.

Kasus suap ini selain telah mendudukkan Mohan sebagai terdakwa, juga menyebut-nyebut nama adik ipar Presiden Jokowi, Arif Budi Sulistyo yang berperan dalam mempertemukan Mohan dengan pejabat Ditjen Pajak.

Perkara korupsi ini bermula saat Rajamohanan diduga menyuap terdakwa Handang Soekarno, Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak Kementerian Keuangan nonaktif, sebesar USD 148.500 atau Rp 1,9 miliar. Mohan disebut menjanjikan Rp 6 miliar kepada Handang untuk memuluskan beberapa masalah pajak perusahaannya.

EDITOR: Harun S

2 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing. Mulai dari urusan remeh temeh seperti semir sepatu dan jarum jahit sampai urusan canggih-canggih seperti pesawat terbang dan gadged.

Sikap PSI Tolak Perda Syariah Dapat Dikategorikan Anti Pancasila dan Konstitusi

Untuk masyarakat daerah yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam, tentunya wajar bahkan wajib bagi mereka untuk memperjuangkan adanya Perda-Perda yang berdasarkan Syariat Islam di daerahnya. Jadi tidaklah tepat bila kita atau siapapun, partai politik manapun, kelompok manapun, bahkan pemerintah sekalipun ingin menghempang suatu Perda yang bernuansa Syariah.

Meminta Maaf Kepada Generasi Yang Hilang

Tanggal 13 Febuari 2008 berlangsung peristiwa penting, di Australia. Melalui pidato Perdana Menteri Kevin Michael Rudd, di hadapan sidang Parlemen, pemerintah Australia secara secara resmi meminta maaf.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER

Kemcer Di Curug Cipeteuy

Mengenal Perbedaan Suku Baduy Dalam dan Suku Baduy Luar Beserta Hal Menarik Lainnya

Salah satu suku di Indonesia yang cukup unik karena konsistensinya menjaga alam dan memegang teguh adat istiadat.