Terdakwa Suap Pajak Pernah Bawa Rp 1,5 Milyar ke Solo

JAKARTA – Yuli Kanestren, Manajer Finansial PT EKP, saksi dalam kasus suap di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa ia memberikan uang sebesar Rp 1,5 Milyar kepada bosnya, Ramapanicker Rajamohanan, yang kemudian dibawa ke Solo.

“Iya. Saya kasih uangnya ke Pak Mohan (terdakwa), terus Bapak berangkat ke Solo. Uangnya dalam bentuk rupiah, cash, melalui pesawat,” terang Yuli di Ruang Sidang Koesoemah Atmadja II, Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (6/3).

Fakta ini terungkap setelah jaksa penuntut umum membacakan BAP Yuli terkait peminjaman rekening bank Yuli dan Chief Accounting PT EKP Siswanto oleh terdakwa. Dalam BAP, terdakwa yang akrab disapa Mohan ini numpang transfer uang senilai Rp 1,5 miliar.

Dari keterangan kedua saksi didepan persidangan, tujuan terdakwa membawa uang tersebut ke Solo belum dapat diungkap Jaksa, karena baik Yuli maupun Siswanto mengaku tidak tahu untuk apa uang tersebut dibawa ke Solo dan diserahkan pada siapa.

Kasus suap ini selain telah mendudukkan Mohan sebagai terdakwa, juga menyebut-nyebut nama adik ipar Presiden Jokowi, Arif Budi Sulistyo yang berperan dalam mempertemukan Mohan dengan pejabat Ditjen Pajak.

Perkara korupsi ini bermula saat Rajamohanan diduga menyuap terdakwa Handang Soekarno, Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak Kementerian Keuangan nonaktif, sebesar USD 148.500 atau Rp 1,9 miliar. Mohan disebut menjanjikan Rp 6 miliar kepada Handang untuk memuluskan beberapa masalah pajak perusahaannya.

EDITOR: Harun S

2 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Anda ASN Yang Terpaksa Harus Bercerai? Simak Prosedur Yang Harus Dilalui

Anda seorang ASN dan sedang mengalami masalah rumah tangga yang berujung perceraian? Simak proses percerain ASN berikut, apa yang harus dilakukan dan kewajiban apa yang muncul.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

NKRI Adil dan Beradab

Mempertentangkan syariat Islam dengan Pancasila adalah ahistoris dan tidak logis. Apalagi, faktanya, syariat Islam memang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat Muslim Indonesia.

Kalimantan, Tumpuan Indonesia ke Depan

Kalau ada orang orang memandang remeh Kalimantan, saya pastikan yang bersangkutan kurang banyak piknik di dalam negeri

Kolaborasi Jadi Kunci Perangi Disinformasi dalam Konten Digital

Asosiasi Media Siber Indonesia Jawa Timur (AMSI) Jatim berkolaborasi dengan Polda Jawa Timur, Pemprov Jatim dan Kodam V/Brawijaya berupaya bersama-sama memerangi hoaks melalui stakeholders meeting

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

TERPOPULER