Pernyataan KPK tentang Perpanjangan Kontrak JICT Dinilai Melindungi Pihak Tertentu

0
74
JICT
Jakarta International Container Terminal (JICT) di Tanjung Priok. (Foto: Istimewa)

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Serikat Pekerja JICT menilai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo terkesan melindungi pihak-pihak tertentu yang terlibat melawan hukum dan merugikan keuangan negara.

Hal tersebut terkait dengan pernyataan Agus Rahardjo saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR RI pada Selasa (26/9), yang menyatakan perpanjangan kontrak JICT belum terdapat kerugian negara karena baru akan terjadi di tahun 2019,

“Kami khawatir pernyataan ketua KPK terkesan melindungi pihak-pihak tertentu yang terlibat melawan hukum dan merugikan keuangan negara dengan alasan perpanjangan kontrak JICT belum terdapat kerugian negara,” kata Ketua Serikat Pekerja JICT Nova Sofyan Hakim, dalam siaran pers yang diterima SERUJI, pada Rabu (27/9).

Sofyan menjelaskan, pada saat BPK melakukan audit investigatif terdapat fakta-fakta bahwa klausul yang mengatur skema, hak dan kewajiban (termasuk pembayaran uang muka dan rental fee perpanjangan kontrak) para pihak sesuai perjanjian perpanjangan JICT oleh Pelindo II kepada Hutchison telah dilaksanakan dan dibuat seolah secara hukum mengikat dan berlaku efektif mulai tahun 2015 s/d 2039.

“Berdasarkan fakta hukum tersebut maka BPK menyatakan indikasi kerugian keuangan negara sebesar Rp 4.08 trilyun,” jelasnya.

Oleh karena itu, kata Sofyan, BPK telah melakukan perhitungan kerugian negara berdasarkan perjanjian perpanjangan kontrak JICT kepada Hutchison yang telah berjalan, bukan yang belum terjadi (tahun 2019) seperti keterangan Ketua KPK.

Jika menurut ketua KPK, perpanjangan baru dimulai 2019, kata Sofyan, berarti secara hukum segala isi perjanjian perpanjangan kontrak JICT yang selama ini berjalan menjadi batal demi hukum dan harus ada pihak-pihak yang bertanggung jawab karena telah menjalankan perpanjangan kontrak JICT secara sepihak dan melanggar peraturan perUndang-Undangan yg berlaku.  

“Oleh karena itu perpanjangan kontrak harus kembali ke semula sesuai perjanjian privatisasi JICT tahun 1999,” tegasnya.

Padahal, lanjut Sofyan, segala isi perjanjian perpanjangan JICT yang dibuat efektif mulai tahun 2015 sampai 2039 telah berjalan.

Menurutnya, jika Ketua KPK menyatakan perpanjangan JICT belum berlaku sampai tahun 2019 berdasarkan data dan fakta yang memadai, maka sepatutnya perpanjangan kontrak tersebut  harus dihentikan.

“Sehingga investasi Hutchison dapat dilakukan di pelabuhan lain dan pernyataan Ketua KPK dapat menguatkan pemerintah untuk menasionalisasi JICT,” pungkasnya. (SU02)

loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BACA JUGA

Puasa Gol, Espanyol Pecat Sanchez Flores

BARCELONA, SERUJI.CO.ID - Klub Liga Spanyol memecat pelatih Quique Sanchez Flores setelah hanya dua musim menangani klub itu, juga mengumumkan pada Jumat (21/4) bahwa...
Febri Diansyah

KPK Imbau Masyarakat Aktif Laporkan Indikasi Korupsi Program Pertanian

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau masyarakat proaktif melaporkan indikasi tindak pidana korupsi program pertanian. "Kalau terjadi dugaan penyimpangan tentu harus dipertanggungjawabkan," kata...

Polisi Riau Amankan 723 Botol Bir Berbagai Merek

KUANTAN SINGINGI, SERUJI.CO.ID - Tim Polres Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau mengamankan sebanyak 723 botol bir berbagai merek dari sebuah toko di kawasan Sungai...

Disambut Antusias Mahasiswa Indonesia, Anies Minta Didoakan Tetap Istiqomah

ISTAMBUL, SERUJI.CO.ID - Dalam kunjungan kerjanya ke Turki, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertemu dengan masyarakat dan mahasiswa Indonesia yang sedang menuntut ilmu di...

TNI Kembali Evakuasi Tiga Guru dari Aroanop Mimika

TIMIKA, SERUJI.CO.ID - TNI AD yang tergabung dalam Satuan Tugas Terpadu Penanganan Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) kembali mengevakuasi sebanyak 13 guru SD dari...