Pernyataan KPK tentang Perpanjangan Kontrak JICT Dinilai Melindungi Pihak Tertentu

0
59
JICT
Jakarta International Container Terminal (JICT) di Tanjung Priok. (Foto: Istimewa)

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Serikat Pekerja JICT menilai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo terkesan melindungi pihak-pihak tertentu yang terlibat melawan hukum dan merugikan keuangan negara.

Hal tersebut terkait dengan pernyataan Agus Rahardjo saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR RI pada Selasa (26/9), yang menyatakan perpanjangan kontrak JICT belum terdapat kerugian negara karena baru akan terjadi di tahun 2019,

“Kami khawatir pernyataan ketua KPK terkesan melindungi pihak-pihak tertentu yang terlibat melawan hukum dan merugikan keuangan negara dengan alasan perpanjangan kontrak JICT belum terdapat kerugian negara,” kata Ketua Serikat Pekerja JICT Nova Sofyan Hakim, dalam siaran pers yang diterima SERUJI, pada Rabu (27/9).

Sofyan menjelaskan, pada saat BPK melakukan audit investigatif terdapat fakta-fakta bahwa klausul yang mengatur skema, hak dan kewajiban (termasuk pembayaran uang muka dan rental fee perpanjangan kontrak) para pihak sesuai perjanjian perpanjangan JICT oleh Pelindo II kepada Hutchison telah dilaksanakan dan dibuat seolah secara hukum mengikat dan berlaku efektif mulai tahun 2015 s/d 2039.

“Berdasarkan fakta hukum tersebut maka BPK menyatakan indikasi kerugian keuangan negara sebesar Rp 4.08 trilyun,” jelasnya.

Oleh karena itu, kata Sofyan, BPK telah melakukan perhitungan kerugian negara berdasarkan perjanjian perpanjangan kontrak JICT kepada Hutchison yang telah berjalan, bukan yang belum terjadi (tahun 2019) seperti keterangan Ketua KPK.

Jika menurut ketua KPK, perpanjangan baru dimulai 2019, kata Sofyan, berarti secara hukum segala isi perjanjian perpanjangan kontrak JICT yang selama ini berjalan menjadi batal demi hukum dan harus ada pihak-pihak yang bertanggung jawab karena telah menjalankan perpanjangan kontrak JICT secara sepihak dan melanggar peraturan perUndang-Undangan yg berlaku.  

“Oleh karena itu perpanjangan kontrak harus kembali ke semula sesuai perjanjian privatisasi JICT tahun 1999,” tegasnya.

Padahal, lanjut Sofyan, segala isi perjanjian perpanjangan JICT yang dibuat efektif mulai tahun 2015 sampai 2039 telah berjalan.

Menurutnya, jika Ketua KPK menyatakan perpanjangan JICT belum berlaku sampai tahun 2019 berdasarkan data dan fakta yang memadai, maka sepatutnya perpanjangan kontrak tersebut  harus dihentikan.

“Sehingga investasi Hutchison dapat dilakukan di pelabuhan lain dan pernyataan Ketua KPK dapat menguatkan pemerintah untuk menasionalisasi JICT,” pungkasnya. (SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

Beton LRT rubuh

Sandiaga: Proyek LRT Kelapa Gading-Velodrome Tidak Terhambat

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan telah mendapatkan informasi terkait ambruknya konstruksi pembangunan proyek "Light Rail Transportation" (LRT) dan menjamin...
Tolak LGBT

Fraksi PKS Perjuangkan Larangan Terhadap Perilaku LGBT

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengatakan pihaknya dengan tegas memperjuangkan agar Panitia Kerja RUU KUHP dapat memasukkan larangan terhadap perilaku lesbian, gay,...
Sekjen Golkar 2018

Airlangga Tunjuk Letjen Lodewijk Jadi Sekjen Golkar

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto menunjuk Letjen (Purn) Lodewijk Freidrich Paulus menggantikan Idrus Marham sebagai Sekjen DPP Golkar masa bakti...

Polda Sumut Ungkap Peredaran Narkotika Jaringan Sindikat Internasional

MEDAN, SERUJI.CO.ID - Polda Sumut kembali mengungkap peredaran narkotika jaringan sindikat internasional Malaysia, Aceh, Pakanbaru, dan Medan. Tiga orang tersangka terpaksa diberikan tindakan tegas...
bandar narkoba

Bandar Narkotika Jaringan Malaysia Ini Hanya Divonis 20 Tahun

MEDAN, SERUJI.CO.ID - Ali Akbar alias Dek Gam (34) warga Desa Gelanggang Teungoh, Kabupaten Biruen, lolos dari hukuman mati. Pemuda ini hanya dijatuhi hukuman...
loading...
Pariwisata Bali

Sisi Lain Pariwisata Bali

Ketika mendengar nama Bali, orang akan membayangkan pantai Kuta yang Indah dengan para bule berjemur memakai bikini. Ditengah hamparan pasir pantai yang landai dan...

Lihatlah ke Bawah, Lalu Bersyukurlah

Ambang kebahagiaan orang memang tidak sama, ada orang yang karena keterbatasan ekonomi, bisa makan nasi dengan sambal dan ikan asin saja sudah bisa merasakan...
Warok Polisi Ibukota

Sangarnya Warok-Warok Polisi Ibukota

Menyaksikan polisi sedang mengatur lalu lintas, mengamankan unjuk rasa atau mengungkap kasus kejahatan adalah hal yang lumrah. Demikian pula menyaksikan pertunjukan Reog, bukan sesuatu...