Kantornya Digeledah KPK, Begini Tanggapan Menpora Imam Nahrowi


JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Belasan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyambangi gedung pusat Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) di Jakarta, Kamis (20/12). Mereka menggeledah ruang kerja Menpora Imam Nahrawi terkait kasus dugaan suap pencairan dana hibah ke KONI.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi yang ditemui seusai menghadiri acara pameran foto atlet Asian Games dan Asian Para Games di Wisma Kemenpora mengaku telah mengtahui kabar tersebut dan menghormati prosedur yang dilakukan KPK.

“Ya, masing-masing institusi punya prosedur yang harus dilakukan dan ditempuh, maka harus kita hormati,” kata Menpora Imam Nahrawi, Kamis (20/12).

Menpora juga meminta kepada jajarannya agar kooperatif dan bisa membantu KPK.

“Ini sudah soal penegakan hukum yang telah dilakukan KPK, kita tentu menghormati, kita akan membantu KPK nanti dalam hal penuntasan masalah ini. Tentu saya meminta jajaran saya dan semua keluarga besar kemenpora untuk membantu agar ini betul-betul jadi pelajaran penting bagi kita semua. Ini merupakan evaluasi dari Kemenpora, bagaimana pengawasan internal dilakukan secara masif,” pungkasnya.

Baca juga: Geledah Ruang Menpora Imam Nahrawi, KPK Sita Dokumen Hibah

Sebelumnya, ruang kerja Menpora Imam Nahrawi digeledah KPK terkait kasus dugaan suap pencairan dana hibah untuk KONI. KPK beralasan Nahrawi mengetahui alur pengajuan proposal hibah dari KONI itu.

“Karena proses pengajuan proposal ada alurnya. Mulai pihak pemohon diajukan ke Menpora, Menpora bisa langsung mempertimbangkan atau mendelegasikan atau mendisposisikan misalnya, dan bagaimana proses berikutnya jika disetujui atau tidak disetujui, perlu kami temukan secara lengkap,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (20/12).

Febri mengatakan ada dokumen proposal hibah yang disita dari ruangan Nahrawi. Namun tak disebutkan Febri mengenai detail proposal apa saja yang dimaksud.

Baca juga: Begini Kronologi OTT Terhadap Pejabat Kemenpora dan Pengurus KONI

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi penyaluran bantuan dari Pemerintah melalui Kemenpora kepada KONI.

Mereka adalah Deputi IV Kemenpora Mulyana, pejabat pembuat komitmen (PPK) pada Kemenpora Adhi Purnomo, dan staf Kemenpora Eko Triyanto menjadi tersangka. Ketiganya diduga sebagai penerima suap.

Selain itu, Sekretaris Jenderal KONI Ending Fuad Hamidy dan Bendahara Umum KONI Jhonny E Awuy sebagai tersangka. Keduanya diduga sebagai pemberi suap. (SU05)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Bendera dan Krisis Kepemimpinan

Menurut vexillology, bendera bukan sekedar selembar kain biasa. Jika dia berkibar bebas di angkasa, bendera menginspirasikan semangat kepemimpinan tertentu yang sublim dan sulit dibayangkan oleh mereka yang jiwanya terjangkar oleh tanah di bumi.

Fahira ke Haters Anies: Jangan Sering Gol Bunuh Diri Nanti Kehabisan Energi

Bedakan wilayah Bekasi, Tangerang dan DKI saja tidak mampu. Siapa pengelola Kawasan GBK dan Jembatan Utan Kemayoran saja tidak paham. Bagaimana mau mau kritik apalagi menyerang.

Sering Kesemutan di Tangan Maupun Kaki Sejak Usia Muda, Apakah Sebabnya?

Kesemutan yang saya derita mudah timbul, semisal saat mengendarai sepeda motor, tangan saya memegang stang meskipun tidak erat dalam waktu 10 menit kedua tangan saya merasa kesemutan bercampur kebas, dan akan normal kembali apabila saya lepas.

Dinilai Lembek ke China Soal Natuna, PA 212 Minta Presiden Jokowi Pecat Prabowo

Menurut PA 212, langkah yang diambil Prabowo sangat kontras dengan sikap Presiden Jokowi yang tidak mau berkompromi dengan China yang telah melakukan pelanggaran batas wilayah di perairan Natuna.

Inilah Kekayaan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah Yang Kena OTT KPK

Jumlah harta Saiful ini melonjak hampir empat kali lipat dibanding saat awal ia menjabat Wakil Bupati Sidoarjo periode 2005-2010, yang berdasarkan LHKPN tertanggal 28 April 2006 bernilai total Rp17.349.095.000.

Flash: Bupati Sidoarjo Kena OTT KPK Terkait Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa

OTT KPK ini, adalah juga yang pertama kali sejak revisi UU KPK diundangkan menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019 atas perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002.

Utang RI Meroket Rp4.778 Triliun, Sri Mulyani: Kita Masih Lebih Hati-hati Dibanding Malaysia

Bahkan, jika dibanding negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Filipina, jelas Sri Mulyani, pengendalian utang Indonesia jauh lebih hati-hati.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama
close