Akhirnya, KPK Akan Periksa Menag Lukman Hakim Dalam Kasus Rommy Hari Ini

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan akan memeriksa Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, sebagai saksi dalam kasus dugaan jual-beli jabatan di Kementerian agama dengan tersangka mantan Ketua Umum PPP, Romahurmuziy (Rommy).

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengungkapkan, pemeriksaan atas Lukman Hakim akan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, pada hari ini, Rabu (24/4).

“Akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka RMY (Romahurmuziy, red),” kata Febri Diansyah melalui pesan singkat yang diterima SERUJI, Rabu (24/4) dini hari.

KPK Juga Akan Periksa 3 Orang Lainnya Untuk Lengkapi Berkas Romahurmuziy

Ketua Umum DPP PPP Romahurmuziy.

Selain memeriksa Lukman yang juga adalah politi PPP, KPK juga akan melakukan pemeriksaan terhadap pejabat tinggi di Kementerian agama yang terkait dengan seleksi Pejabat Tinggi di Kementerian agama, yakni Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Kemenag, Aulia Muttaqin dan Muhammad Amin.

Untuk melengkapi berkas perkara Rommy, yang terkena operasi tangkap tangan KPK di Surabaya beberapa waktu yang lalu, KPK juga akan memeriksa sebagai saksi staf khusus Lukman Hakim, Gugus Joko Waskito.

“Ketiganya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka RMY,” ujar Febri.

Sebelumnya, dalam pemeriksaan di ruang kerja Menag Lukman Hakim, penyidik KPK menemukan sejumlah uang yang disimpan di laci kerja Lukman. Pemeriksaan tidak hanya dilakukan di ruang kerja Menag, tapi juga beberapa ruang lain di Kemenag untuk mendalami kasus jual beli jabatan yang melibatkan Rommy sebagau Ketua Umum PPP.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Penggratisan Suramadu: Memperdalam Kekeliruan Kebijakan Pemerintah

"Kebijakan ini dibangun di atas paradigma benua, bertentangan dengan paradigma kepulauan. Dalam paradigma benua, kapal bukan infrastruktur, tapi jalan dan jembatan. Kapal disamakan dengan truk dan bis," Prof Danie Rosyid.

Bersama Prabowo-Sandi Wujudkan Pengelolaan Hutan Berbasis Keseimbangan Alam

Hutan hujan merupakan kunci dari perubahan iklim di dunia. Luas hutan hujan hanya 2% dari total luas daratan yang terbentang di Kongo, Indonesia dan Amazon. Kondisi ketiga wilayah hutan hujan tersebut saat ini cukup parah, sehingga diduga sebagai penyebab terjadinya perubahan iklim dan meningkatnya jumlah bencana berkali lipat.

Kalimantan, Tumpuan Indonesia ke Depan

Kalau ada orang orang memandang remeh Kalimantan, saya pastikan yang bersangkutan kurang banyak piknik di dalam negeri

Kolaborasi Jadi Kunci Perangi Disinformasi dalam Konten Digital

Asosiasi Media Siber Indonesia Jawa Timur (AMSI) Jatim berkolaborasi dengan Polda Jawa Timur, Pemprov Jatim dan Kodam V/Brawijaya berupaya bersama-sama memerangi hoaks melalui stakeholders meeting

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.