Menpar: Digital Destination Jadi Strategi Merebut Wisatawan Mancanegara

NUSA DUA, SERUJI.CO.ID – Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kementerian Pariwisata (Kemenpar) I 2018, bertema ‘Digital Destination & Nomadic Tourism’, bertempat di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Nusa Dua, Badung, Kamis ( 22/3).

Rakornas diharapkan dapat menghasilkan sejumlah keputusan strategis di antaranya komitmen Pemerintah Daerah dalam mengembangkan destinasi digital dengan target 100 pasar digital di 34 provinsi, dukungan regulasi terhadap pengembangan 10 nomadic tourism (glamp camp, home pod, dan caravan) serta dukungan regulasi aksesibilitas untuk sea plane.

Menpar Arief Yahya menyatakan, digital destination dan nomadic tourism sebagai strategi untuk merebut wisatawan mancanegara (wisman). Dimana tahun ini mentargetkan 17 juta wisman dan akan meningkat menjadi 20 juta wisman pada 2019.

Dia menjelaskan, bahwa destinasi digital adalah destinasi yang heboh di dunia maya, viral di media sosial, dan nge-hits di Instagram. Generasi milenial atau lebih populer Kids Zaman Now sering menyebut diferensiasi produk destinasi baru ini dengan istilah instagramable.


”Kami ingin tahun 2018 ini ada 100 Destinasi Digital di 34 provinsi di Tanah Air,” jelasnya.

Dia mengatakan, digital destination menjadi tuntutan di era digital, dimana generasi milenial atau Kids Zaman Now adalah sebagai konsumen yang paling haus akan pengalaman (experience) dibanding generasi-generasi sebelumnya.

Hasil survei di seluruh dunia (Everbrite-Harris Poll, 2014) membuktikan bahwa milenial lebih memilih menghabiskan uang mereka untuk pengalaman (experience) ketimbang barang (material goods).

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

KPK Tetapkan Menpora Imam Nahrawi Sebagai Tersangka Kasus Dugaan Suap KONI

"KPK telah tiga kali yakni pada 31 Juli, 2 Agustus, dan 21 Agustus 2019 mengirimkan panggilan untuk meminta keterangan, tapi IMR tidak pernah datang. KPK sudah memberikan ruang yang cukup bagi IMR untuk memberi keterangan dan klarifikasi pada tahap penyelidikan," ujar Marwata.

Bejat, Oknum Guru Meniduri Muridnya Ratusan Kali Bermodal Janji Menikahi

Aksi bejat yang berlangsung sejak tahun 2014 saat Lan masih berusia 14 tahun itu, dilakukan dengan jurus rayuan telah jatuh cinta pada Lan dan berjanji akan menikahi jika Lan telah berusia 18 tahun.

DPR Terima Surat KPK Soal Firli, Gerindra: Aneh Komisioner Lakukan Serangan di Detik-Detik Akhir

"Ini ada ketakutan yang luar biasa terhadap Firli. Penolakan luar biasa kepada Firli kan aneh nah ini lah intinya dalam fit and proper test ke depan kita akan pertanyakan hal-hal yang seperti itu," ungkap Desmond.

Akhirnya, KPAI Cabut Surat Permintaan Penghentian Audisi Bulu Tangkis Djarum

Kesepakatan itu diambil usai pertemuan antara KPAI dengan PB Djarum yang dipimpin oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi hari ini di Kantor Kemenpora, Jakarta, hari ini, Kamis (12/9).

Habibie Berpulang dengan Didampingi Anak-Cucu dan Keluarga Dekat

Presiden ke-3 RI Burhanuddin Jusuf Habibie saat wafat di Rumah Sakit Pusat TNI Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (11/9), ditemani oleh keluarga dekat termasuk kedua anak dan cucu-cucunya.

Innalillahi, Presiden ke-3 RI BJ Habibie Wafat Pada Pukul 18.05 WIB

Habibie wafat pada usia 83 tahun di Paviliun Kartika RSPAD Gatot Subroto Jakarta Rabu pukul 18.05 WIB, menurut Putra Habibie, Thareq Kemal Habibie.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi