Gandeng Bappenas, UNICEF dan UNFPA luncurkan Program BERANI, Apa Itu?

SERUJI.CO.ID – Maraknya kekerasan berbasis gender di Indonesia, serta minimnya pengetahuan anak-anak perempuan mengenai kesehatan reproduksi, menginspirasi UNFPA dan UNICEF meluncurkan Program “BERANI”, di Jakarta, hari ini (10/12).

Adapun arti kata BERANI merupakan kepanjangan dari Better Reproductive Health and Rights for All in Indonesia. Tak bekerja sendiri, UNFPA dan UNICEF juga menggandeng pemerintah Kanada dan Bappenas.

Fokus Program BERANI adalah untuk menangani hak dalam mengakses perawatan kesehatan reproduksi berkualitas bagi semua, terutama perempuan dan anak perempuan yang terpinggirkan dan kurang beruntung.

Program ini nantinya akan tertuju pada memberdayakan perempuan dan anak perempuan, serta memenuhi kebutuhan mereka akan pendidikan dan kesehatan, termasuk kesehatan reproduksi, diperlukan baik untuk kemajuan individu maupun pembangunan yang adil.


“Memajukan kesetaraan gender, menghapuskan kekerasan terhadap perempuan dan praktik-praktik berbahaya serta memastikan perempuan memiliki akses ke layanan dan informasi kesehatan reproduksi adalah tonggak utama pembangunan suatu negara dan sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan,” kata Perwakilan UNFPA di Indonesia, Dr. Annette Sachs Robertson, melalui rilis yang diterima SERUJI.

Tujuan dari program BERANI adalah mendukung Pemerintah Indonesia, dalam meningkatkan kesehatan reproduksi perempuan. Sekaligus memperjuangkan hak-hak perempuan di Indonesia.

BACA JUGA:  Hanya Datang Ke KUA, Pernikahan Beauty Vlogger Ini Bikin Heboh Warganet

Salah satu wujud dari pelaksanaan program ini adalah, melatih dan membuat kualitas bidan meningkat. Imbasnya, diharapkan angka kematian ibu dapat ditekan. Kaum muda juga memiliki akses yang lebih luas terhadap informasi dan layanan kesehatan reproduksi, melalui pendidikan kesehatan reproduksi remaja serta layanan kesehatan yang ramah remaja.

Program tersebut juga mendapat sambutan positif dari Bappenas. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) Subandi Sardjoko mengatakan, program ini sangat strategis karena membahas agenda yang belum selesai dalam kerangka pembangunan negara.

“Program BERANI ini sejalan dengan program nasional yang ada dan berharap dapat memfasilitasi strategi yang tepat untuk keberlanjutan program,” ujarnya. (Nia)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi