JAKARTA – Imam besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab, yang berbicara dari Arab Saudi, menyarankan adanya forum rekonsiliasi antara pihak Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) dengan Pemerintah. Kemudian sarannya tersebut disampaikan melalui rekaman suara usai acara talkshow kasus Habib Rizieq di Hotel Balairung, Matraman, Jakarta, Jum’at (16/6).
Pakar Hukum Tata Negara Yusril Izha Mahendar menyambut baik tawaran Habib Rizieq tersebut. Ia bersedia membentuk forum rekonsiliasi antara GNPF MUI dengan Pemerintahan. Rekonsiliasi akan jadi ajang saling memaafkan antara pihak GNPF MUI dengan pemerintah.
“Akan sangat baik jika Pemerintah merespons positif gagasan rekonsiliasi ini, apalagi sekarang kita berada di penghujung bulan suci Ramadhan dan sebentar lagi akan memasuki bulan Syawwal di mana kita saling maaf-memaafkan,” ujar Yusril dalam keterangan tertulisnya, Ahad (18/6).
Formula rekonsiliasinya sudah dipikirkan Yusril. Pertama, Yusril berkewajiban menjaga harkat dan martabat kedua belah pihak. Tak boleh ada pihak yang merasa berada di atas angin dan pihak lain terusik harkat dan martabatnya. Kedua, rekonsiliasi didasarkan pada semangat ukhuwwah dan persaudaraan.
“Tidak ada yang menang atau kalah, karena yang dikedepankan adalah kepentingan umat, bangsa dan negara yang kita cintai bersama,” kata Yusril.
Yusril mengatakan dia mengenal baik Habib Rizieq dan sejumlah ulama/muballigh dan aktivis yang sekarang ini sedang menghadapi berbagai permasalahan hukum. Kasus-kasusnya umumnya sedang berada di tahap penyelidikan dan penyidikan. Yusril menyarankan agar pemeritah mengedepankan dialog saja dalam menyelesaikan kasus itu. Sebaliknya, pihak GNPF MUI juga tak perlu berpikiran negatif terhadap pemerintah.
“Saya berkeyakinan, Presiden Jokowi tidak mungkin akan mempunyai pikiran untuk mengkriminalkan ulama dan aktivis. Karena itu mispersepsi dalam penegakan hukum ini, harus dicarikan jalan keluarnya,” ujarnya.
Menurut Yusril, rekonsiliasi antara GNPF MUI, Habib Rizieq dan sejumlah tokoh ulama yang lain, serta para aktivis yang dituduh makar sangatlah penting bagi memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Di sisi lain, pemerintah perlu untuk fokus ke permasalahan ekonomi dan pembangunan daripada ribut terus soal politik. Dia yakin para tokoh dan ulama itu semuanya beritikad baik untuk memajukan umat, bangsa dan negara. Bila ada perbedaan pendapat, itu wajar dalam demokrasi.
Ditanya lebih konkret kesediaannya memenuhi permintaan Habib Rizieq, Yusril mengatakan dia bersedia menjembatani para ulama dan aktivis dengan pemerintah.
“Anda kan tahu, posisi saya berada di tengah, Insya Allah hubungan pribadi saya dengan para ulama/muballigh dan tokoh-tokoh aktivis, begitu juga hubungan saya dengan tokoh-tokoh kunci baik di pemerintahan maupun di badan legislatif dan yudikatif sangatlah baik. Kini semuanya tergantung pemerintah. Saya siap mengajukan formula rekonsiliasi yang Insya Allah dapat diterima kedua pihak demi kesatuan dan persatuan bangsa,” kata Yusril.
Sebelumnya, Habib Rizieq Shihab mengapresiasi usulan Yusril soal forum rekonsiliasi ini. Ia berharap Yursil bisa membentuk forum rekonsiliasi ini.
“Karena itu kepada bapak Yusril Ihza Mahendra dan kawan-kawan yang lainnya perlu membuat satu format yang tepat bagaimana rekonsiliasi yang bisa mengantarkan kepada kedamaian dan menyetop segala kegaduhan. Bagi saya di Tanah Suci tentu saya selaku pembina GNPF MUI tetap ingin mengedepankan dialog dan musyawarah dan lebih mengutamakan rekonsiliasi,” tutur Habib Rizieq dalam rekaman suara.
Habib Rizieq mengaku telah menyampaikan usulan rekonsiliasi itu ke pihak pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Namun demikian, usulan itu ditolak oleh pemerintah. Ia tak tahu apa sebab usulan itu ditolak pemerintah. Yang dinginkan pihak GNPF MUI dengan Habib Rizieq selaku pembinanya adalah dialog. (IwanY)
