Viral Video Mobil Berplat TNI di Kampanye Prabowo-Sandi, Begini Penjelasan Mabes TNI

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Sebuah video yang memperlihatkan mobil berplat TNI dalam acara kampanye pasangan calon Presiden-Wakil Presiden nomor urut 02, Prabowo-Sandiaga hari ini, Jumat (22/3) viral di media sosial.

Dalam pantauan SERUJI, terlihat di video tersebut mobil dinas TNI bermerk Mitsubishi Pajero hitam plat nomor 3005-00, sedang menurunkan sejumlah barang yang di sekelilingnya sedang banyak warga.

Mabes TNI Mengakui Berdasarkan Register Mobil Tersebut Milik TNI

Nobar Film G30S/PKI
Marsekal Hadi Tjahjanto, Panglima TNI.

Komandan Pom (Danpom) TNI Mayjen TNI Dedy Iswanto, saat jumpa pers di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (22/3), mengakui, dari data registrasi nomor kendaraan tersebut adalah benar milik Mabes TNI.

Namun demikian, ada ketidaksesuaian antara nomor kendaraan dengan jenis kendaraan.

“Registrasi nomor tersebut betul nomor militer di Mabes TNI. Namun, jenis kendaraannya tidak sesuai dengan registrasi yang ada di Mabes TNI,” katanya.

Menurutnya, dari data register kendaraan Mabes TNI, plat nomor 3005-00 seharusnya digunakan untuk kendaraan sedan jenis Mitsubishi Lancer, bukan Mitsubishi Pajero seperti dalam video yang beredar.

“Data di registrasi militer berjenis Mitsubishi Lancer,” ucapnya.

TNI Sedang Menyelidiki Pemilik Kendaraan dan Pihak Yang Terlibat

Dedy menegaskan, pasca video kendaraan TNI menjadi viral di Medsos, pihaknya sudah langsung menyelidiki pihak-pihak yang diduga terlibat.

“Saat ini kami masih melakukan penyelidikan terkait beredarnya video tersebut. Termasuk, apakah ada kemungkinan keterlibatan TNI aktif dalam kampanye Capres ataupun Cawapres Pemilu 2019,” kata Dedy.

Ia menjelaskan, untuk kendaraan militer itu seharusnya digunakan oleh pejabat tertentu dan bersifat terbatas serta harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dan peruntukan yang ada.

“Bisa juga level pama atau pamen. Akan kita laksanakan pendalaman. Apabila sudah menjadi terang, akan menyesuaikan dengan aturan yang berlaku. Kita cari tahu unsur-unsur pelanggaran yang dilakukan,” ujarnya.

Mabes TNI Berjanji Secepatnya Tuntaskan Kasus Tersebut

Mabes TNI akan secepat mungkin menuntaskan kasus tersebut untuk membuktikan bahwa netralitas TNI menjelang Pemilu 2019 tidak perlu diragukan.

“Kita dalami, siapa yang menggunakan. Kita upayakan secepat mungkin. Kita tetap jaga netralitas TNI. Kita awali dengan menyelidiki data register dan selanjutnya mencari keterangan terkait,” ujarnya.

TNI Pegang Teguh Komitmen Netral Dalam Pemilu 2019

Di tempat yang sama, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Tentara Nasional Indonesia (TNI) Mayjen TNI Sisriadi, menjelaskan, saat ini TNI tetap memegang komitmen untuk tetap netral dalam pemilu 2019.

“TNI tetap memegang komitmen untuk tetap netral dalam pemilu 2019. Siapapun yang berusaha menarik-narik TNI, kita tetap komitmen netralitas. Kita komitmen dan siap mendukung pelaksanaan pemilu 2019,” katanya.

Editor:Hrn
Sumber:Ant

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Diakuisisi atau Mengakuisisi: Satu Demi Satu Jatuh ke Tangan Asing

Suatu saat Anda didatangi oleh manajer pengembangan usaha Unilever menawari Anda untuk membeli 100% saham perusahaan Anda dengan harga 25 tahun laba alias Rp250 miliar. Anda dipersilakan pensiun dengan menikmati laba 25 tahun kedepan dalam bentuk uang tunai. Anda tertarik tidak? Ngiler tidak?

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.