Soal Politik Uang, Sandiaga Ungkit Anggota TKN Yang di OTT KPK dengan Ratusan Amplop Uang

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Calon Wakil Presiden (cawapres) nomor urut 02, Sandiaga Uno mengungkit peristiwa tertangkapnya salah satu anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-KH Ma’ruf yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) KPK, yang diduga terkait dengan politik uang dalam Pemilu 2019.

“Kami juga mencium politik uang yang sangat tajam. Salah satu orang penting tim kampanye nasional pasangan calon 01 tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi dengan barang bukti ratusan ribu amplop berisi uang,” kata Sandiaga di acara yang diselenggarakan BPN Prabowo-Sandiaga di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa (14/5)..

Disampaikan Sandiaga, amplop-amplop itu diduga akan digunakan untuk kepentingan berlatar politik. Menurutnya, kasus tersebut adalah adalah puncak gunung es politik uang yang kelak mencederai demokrasi.

BACA JUGA:  Amnesty International: Myanmar Bisa Diseret ke Mahkamah Pidana Internasional

“Dari berbagai penjuru Tanah Air, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur masyarakat disuguhi banyak cerita, bagaimana gelombang tsunami amplop politik uang yang dikawal oleh aparat pemerintah bahkan aparat keamanan,” kata mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta.


Kejadian tersebut, dinilai Sandiaga, menghancurkan sendi-sendi demokrasi, dimana rakyat sebagai pemilik kedaulatan dibuat terlena. Bukannya memilih sesuai hati nurani tetapi dipaksa atau setengah dipaksa memilih yang memberikan iming-iming uang.

“Kami harus akui mencari bukti praktik politik uang ini bukanlah hal yang mudah, tapi marilah kita jujur mengakui bahwa praktik-praktik kotor ini memang terjadi,” tukasnya.

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

NKRI Bersyariah atau Ruang Publik Yang Manusiawi

Pertanyaannya mengapa hasil Islamicity Index berdasarkan arahan kitab suci Alquran hasilnya tak banyak beda dengan World Happiness Index. Pada dasarnya nilai terbaik dari agama Islam, sebagaimana agama lain, jika diuniversalkan, itu sama dengan aneka nilai manusiawi yang dirumuskan oleh peradaban mutakhir. Nilai yang Islami itu ternyata juga nilai yang manusiawi. Itulah ruang publik yang universal yang bisa dinikmati semua manusia, apapun agama dan keyakinannya.

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi