SURABAYA – Pengamat komunikasi politik asal Universitas Airlangga Surabaya Suko Widodo mengingatkan bahwa pendaftaran bakal calon gubernur maupun wakilnya untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Timur jangan sekadar sebagai ajang pencitraan diri.

“Tokoh-tokoh yang mendaftar, terutama bagi mereka yang namanya baru muncul di publik harus mengkalkulasi ini risiko reputasi politik,” ujarnya ketika dikonfirmasi di Surabaya, Minggu (23/7).

Menurut dia, saat ini mencermati meningkatnya pendaftar bakal calon gubernur maupun wakilnya, terutama di Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Jawa Timur, tentu menarik perhatian sejumlah pihak.

Akademisi kelahiran Madiun tersebut menilai pendaftaran sebagai bagian dari proses politik yang tahapan yang sangat penting dalam demokrasi.

“Adalah hak bagi siapapun asal warga Indonesia mendaftar ke partai politik, namun yang harus diingat adalah sekalipun mendaftar bukannya tanpa risiko,” ucapnya.

Dalam perspektif komunikasi politik, kata dia, mendaftar berarti juga melakukan publikasi diri yang berarti akan menjadi catatan reputasi sekaligus masuk dalam memori pemilih.

“Artinya, jika ada tokoh mendaftar hanya main-main atau tidak serius maka pasti menjadi bumerang bagi reputasi yang bersangkutan,” kata dosen FISIP Unair tersebut.

Hal ini, kata dia, karena ada prinsip “irreversible” dalam komunikasi, yaitu pesan yang sudah terpublikasi maka tidak bisa ditarik kembali.

“Terlebih saat ini ditunjang dengan perkembangan media baru (berbasis internet) seperti media sosial maka publik punya dokumen yang bisa ditinjau ulang,” katanya.

Karena itulah ia berpesan kandidat yang mendaftar harus serius dan sungguh-sungguh memiliki perencanaan dan perhitungan yang tak sekadar bermain-main politik, termasuk partai politik selektif memverifikasikannya ke publik.

Seperti diketahui, sejumlah tokoh mendaftar sebagai bacagub dan bacawagub dari sejumlah partai politik yang membuka pendaftaran untuk Pilkada Jatim 2018.

Tak hanya tokoh-tokoh yang namanya sudah lama disebut sebagai calon gubernur dan wakilnya, tapi nama baru juga bermunculan untuk mendaftar.

Beberapa nama baru bahkan belum menyatakan keberaniannya mendaftar, seperti anggota DPR RI Fandi Utomo, Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali dan nama lainnya. (Hrn)