Hal ini menurut Surokim, harus dibaca cermat, apalagi kontes Pilgub Jatim tidak sekadar soal menang jabatan Gubernur tetapi juga menyangkut kehormatan PDIP, yang merupakan hal paling berat pengaruhnya jika tidak direstui Presiden.
Dalam perspektif politik Jawa, lanjut Surokim, Khofifah juga akan terlihat melawan Presiden dan akan menyolidkan dukungan kaum nasionalis dan PDIP. Belum lagi jika isu pembangkangan itu dimainkan terkait dengan apa yang terjadi di NU.
“Posisi itu bisa dimainkan para haters bahwa Khofifah melawan Presiden dan juga titah kiai. Rasanya khofifah benar benar berada dalam situasi sulit,” jelasnya.
Menurut pengamat alumni Langitan ini, jika restu Presiden sulit didapat, lebih baik Khofifah berhitung ulang kembali atau melobi Presiden dan tidak mengundurkan diri. Apalagi jika izin dan restu ini didelay presiden dalam arti tidak segera dikabulkan maka Khofifah akan memiliki waktu yg mepet, karena skrg sudah akan memasuki bulan ke-9.
“Kalau delay nya lama tentu berbahaya bagi bu khofifah sendiri. Situasi ini jelas menjadi batu ujian bagaimana kemampuan komunikasi politik bu khofifah dan tim, ini benar benar situasi kritis,” tutup Surokim. (Setya/Hrn)
