Pengamat: Jangankan Kapolda, bahkan Kapolri dan Presiden pun Tidak Bisa Intervensi Hakim

1
364
Miko Kamal, Phd.

PADANG – Terkait permintaan Polisi untuk menunda sidang pembacaan tuntutan kasus penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Pengamat hukum dari Universitas Bung Hatta, Padang, Sumatera Barat (Sumbar), Miko Kamal, Phd, mengatakan  permintaan tersebut merupakan perbuatan inkonstitusional.

“Saran Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Mochamad Iriawan untuk menunda sidang kasus Ahok adalah ujian terhadap independensi hakim yang sedang menyidangkan perkara tersebut,” kata Miko di Padang, Senin (10/4).

Ia menyampaikan hal itu menanggapi rencana pembacaan tuntutan sidang kasus penistaan agama oleh jaksa penuntut umum pada Selasa 11 April 2017 besok.

Miko menambahkan jangankan Kapolda, Kapolri dan Presiden pun tidak dibenarkan memengaruhi hakim dan majelis hakim. “Bahkan, dalam menjalankan tugas menegakkan hukum, ketua Mahkamah Agung sekali pun tidak dibenarkan menggoyahkan prinsip independensi hakim,” katanya.

“Mengintervensi hakim dan majelis hakim berlawanan dengan konstitusi. Semestinya Kapolri memanggil dan menegur Kapolda Mochamad Iriawan atas tindakan yang mengarah pada pelanggaran konstitusi yang juga dapat semakin merusak lembaga kepolisian,” kata Dosen yang juga pengacara di kantor pengaraca Miko Kamal & Associates ini.

“Ini bisa menimbulkan persepsi polisi tidak netral dan tidak tegas dalam menangani perkara yang melibatkan gubernur nonaktif Jakarta tersebut,” ujarnya.

Oleh sebab itu ia mendorong majelis hakim yang menyidangkan perkara penistaan agama tersebut tetap teguh menegakkan prinsip independensi yang dimiliki secara konstitusional dan benar-benar menjadi benteng terakhir penegakan hukum dan keadilan.

Ia menjelaskan independensi hakim adalah pesan konstitusi sebagaimana termaktub dalam Pasal 24 ayat 1 UUD 1945 yaitu kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

“Artinya seorang hakim atau majelis hakim yang menyidangkan sebuah perkara tidak boleh dipengaruhi oleh siapa pun,” katanya.

Karena itu seharusnya Kapolda Metro Jaya memahami prinsip independensi hakim tersebut dan menghormatinya, lanjut dia.

Ia menilai mengirim surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menunda persidangan bagian dari intervensi lembaga dan hakim serta majelis hakim yang menyidangkan kasus penistaan agama.

“Alasan kekhawatiran terganggunya keamanan ibu kota menjelang pelaksanaan Pilkada tidak dapat diterima karena selama ini pelaksanaan sidang penistaan agama tetap aman terkontrol,” katanya, seperti dilansir Antara.

EDITOR: Iwan S

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BERITA PILIHAN

TERBARU