Pengamat: Jangankan Kapolda, bahkan Kapolri dan Presiden pun Tidak Bisa Intervensi Hakim


PADANG – Terkait permintaan Polisi untuk menunda sidang pembacaan tuntutan kasus penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Pengamat hukum dari Universitas Bung Hatta, Padang, Sumatera Barat (Sumbar), Miko Kamal, Phd, mengatakan  permintaan tersebut merupakan perbuatan inkonstitusional.

“Saran Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Mochamad Iriawan untuk menunda sidang kasus Ahok adalah ujian terhadap independensi hakim yang sedang menyidangkan perkara tersebut,” kata Miko di Padang, Senin (10/4).

Ia menyampaikan hal itu menanggapi rencana pembacaan tuntutan sidang kasus penistaan agama oleh jaksa penuntut umum pada Selasa 11 April 2017 besok.

Miko menambahkan jangankan Kapolda, Kapolri dan Presiden pun tidak dibenarkan memengaruhi hakim dan majelis hakim. “Bahkan, dalam menjalankan tugas menegakkan hukum, ketua Mahkamah Agung sekali pun tidak dibenarkan menggoyahkan prinsip independensi hakim,” katanya.

“Mengintervensi hakim dan majelis hakim berlawanan dengan konstitusi. Semestinya Kapolri memanggil dan menegur Kapolda Mochamad Iriawan atas tindakan yang mengarah pada pelanggaran konstitusi yang juga dapat semakin merusak lembaga kepolisian,” kata Dosen yang juga pengacara di kantor pengaraca Miko Kamal & Associates ini.

“Ini bisa menimbulkan persepsi polisi tidak netral dan tidak tegas dalam menangani perkara yang melibatkan gubernur nonaktif Jakarta tersebut,” ujarnya.

Oleh sebab itu ia mendorong majelis hakim yang menyidangkan perkara penistaan agama tersebut tetap teguh menegakkan prinsip independensi yang dimiliki secara konstitusional dan benar-benar menjadi benteng terakhir penegakan hukum dan keadilan.

Ia menjelaskan independensi hakim adalah pesan konstitusi sebagaimana termaktub dalam Pasal 24 ayat 1 UUD 1945 yaitu kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

“Artinya seorang hakim atau majelis hakim yang menyidangkan sebuah perkara tidak boleh dipengaruhi oleh siapa pun,” katanya.

Karena itu seharusnya Kapolda Metro Jaya memahami prinsip independensi hakim tersebut dan menghormatinya, lanjut dia.

Ia menilai mengirim surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menunda persidangan bagian dari intervensi lembaga dan hakim serta majelis hakim yang menyidangkan kasus penistaan agama.

“Alasan kekhawatiran terganggunya keamanan ibu kota menjelang pelaksanaan Pilkada tidak dapat diterima karena selama ini pelaksanaan sidang penistaan agama tetap aman terkontrol,” katanya, seperti dilansir Antara.

EDITOR: Iwan S

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Soal Publikasi Reuni 212: Kebebasan Pers di Era Media Sosial

Reuni 212 jelas peristiwa besar, jika dilihat banyaknya massa yang berkumpul. Ia juga jelas peristiwa besar jika dilihat dari tertib dan disiplin massa itu. Namun jelas pula Reuni 212 bukan peristiwa netral.

Fahira ke Haters Anies: Jangan Sering Gol Bunuh Diri Nanti Kehabisan Energi

Bedakan wilayah Bekasi, Tangerang dan DKI saja tidak mampu. Siapa pengelola Kawasan GBK dan Jembatan Utan Kemayoran saja tidak paham. Bagaimana mau mau kritik apalagi menyerang.

Sering Kesemutan di Tangan Maupun Kaki Sejak Usia Muda, Apakah Sebabnya?

Kesemutan yang saya derita mudah timbul, semisal saat mengendarai sepeda motor, tangan saya memegang stang meskipun tidak erat dalam waktu 10 menit kedua tangan saya merasa kesemutan bercampur kebas, dan akan normal kembali apabila saya lepas.

Dinilai Lembek ke China Soal Natuna, PA 212 Minta Presiden Jokowi Pecat Prabowo

Menurut PA 212, langkah yang diambil Prabowo sangat kontras dengan sikap Presiden Jokowi yang tidak mau berkompromi dengan China yang telah melakukan pelanggaran batas wilayah di perairan Natuna.

Inilah Kekayaan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah Yang Kena OTT KPK

Jumlah harta Saiful ini melonjak hampir empat kali lipat dibanding saat awal ia menjabat Wakil Bupati Sidoarjo periode 2005-2010, yang berdasarkan LHKPN tertanggal 28 April 2006 bernilai total Rp17.349.095.000.

Flash: Bupati Sidoarjo Kena OTT KPK Terkait Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa

OTT KPK ini, adalah juga yang pertama kali sejak revisi UU KPK diundangkan menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019 atas perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002.

Utang RI Meroket Rp4.778 Triliun, Sri Mulyani: Kita Masih Lebih Hati-hati Dibanding Malaysia

Bahkan, jika dibanding negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Filipina, jelas Sri Mulyani, pengendalian utang Indonesia jauh lebih hati-hati.

TERPOPULER

Manfaat Belerang untuk Mengobati Berbagai Masalah Kulit

Pantas saja banyak orang yang gemar berkunjung ke pemandian air panas. Ternyata ini manfaat belerang untuk kulit.
close