Pengamat: Jangankan Kapolda, bahkan Kapolri dan Presiden pun Tidak Bisa Intervensi Hakim

1
307
Miko Kamal, Phd.

PADANG – Terkait permintaan Polisi untuk menunda sidang pembacaan tuntutan kasus penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Pengamat hukum dari Universitas Bung Hatta, Padang, Sumatera Barat (Sumbar), Miko Kamal, Phd, mengatakan  permintaan tersebut merupakan perbuatan inkonstitusional.

“Saran Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Mochamad Iriawan untuk menunda sidang kasus Ahok adalah ujian terhadap independensi hakim yang sedang menyidangkan perkara tersebut,” kata Miko di Padang, Senin (10/4).

Ia menyampaikan hal itu menanggapi rencana pembacaan tuntutan sidang kasus penistaan agama oleh jaksa penuntut umum pada Selasa 11 April 2017 besok.

Miko menambahkan jangankan Kapolda, Kapolri dan Presiden pun tidak dibenarkan memengaruhi hakim dan majelis hakim. “Bahkan, dalam menjalankan tugas menegakkan hukum, ketua Mahkamah Agung sekali pun tidak dibenarkan menggoyahkan prinsip independensi hakim,” katanya.

“Mengintervensi hakim dan majelis hakim berlawanan dengan konstitusi. Semestinya Kapolri memanggil dan menegur Kapolda Mochamad Iriawan atas tindakan yang mengarah pada pelanggaran konstitusi yang juga dapat semakin merusak lembaga kepolisian,” kata Dosen yang juga pengacara di kantor pengaraca Miko Kamal & Associates ini.

“Ini bisa menimbulkan persepsi polisi tidak netral dan tidak tegas dalam menangani perkara yang melibatkan gubernur nonaktif Jakarta tersebut,” ujarnya.

Oleh sebab itu ia mendorong majelis hakim yang menyidangkan perkara penistaan agama tersebut tetap teguh menegakkan prinsip independensi yang dimiliki secara konstitusional dan benar-benar menjadi benteng terakhir penegakan hukum dan keadilan.

Ia menjelaskan independensi hakim adalah pesan konstitusi sebagaimana termaktub dalam Pasal 24 ayat 1 UUD 1945 yaitu kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

“Artinya seorang hakim atau majelis hakim yang menyidangkan sebuah perkara tidak boleh dipengaruhi oleh siapa pun,” katanya.

Karena itu seharusnya Kapolda Metro Jaya memahami prinsip independensi hakim tersebut dan menghormatinya, lanjut dia.

Ia menilai mengirim surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menunda persidangan bagian dari intervensi lembaga dan hakim serta majelis hakim yang menyidangkan kasus penistaan agama.

“Alasan kekhawatiran terganggunya keamanan ibu kota menjelang pelaksanaan Pilkada tidak dapat diterima karena selama ini pelaksanaan sidang penistaan agama tetap aman terkontrol,” katanya, seperti dilansir Antara.

EDITOR: Iwan S

Komentar

BACA JUGA
Jiwa Seni Puti Guntur

Bertemu Seniman, Puti Soekarno Berkisah Tentang Jiwa Seni Kakek dan Keluarganya

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Calon Wakil Gubernur Jatim nomor urut dua, Puti Guntur Soekarno bertemu dengan kalangan seniman yang tergabung Forum Masyarakat Seni Indonesia (Formasi)...
Relawan Gus Ipul

60 Kelompok Relawan Siap Menangkan Gus Ipul-Puti

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Sebanyak 60 kelompok relawan pendukung calon Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf-Puti Guntur siap memenangkan paslon tersebut di kontestasi Pilgub 2018. Para...
Mediator kesehatan

Mediator Kesehatan Diharapkan Mampu Memediasi Perselisihan di Bidang Kesehatan

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Universitas Hang Tuah (UHT) Surabaya bersama Jimly School of Law and Goverment berupaya mengembangkan profesi mediator kesehatan. "Ini dinilai penting sebagai upaya...
buku Boko Haram

Bedah Buku Boko Haram: Indonesia Harus Belajar Pengalaman Nigeria

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Peneliti Centre For Statecraft and Citizenship Studies (CSCS) Universitas Airlangga, Rosdiansyah menangkap pesan utama dari buku “BOKO HARAM: The History of...
persiba

Persiba Gagal Bendung Ketangguhan Sriwijaya FC

BALIKPAPAN, SERUJI.CO.ID - Tuan rumah Persiba Balikpapan gagal membendung ketangguhan Sriwijaya FC dan menyerah 0-1 pada pertandingan babak penyisihan Grup B turnamen Piala Gubernur Kalimantan...
loading...
Screenshot_20180115_194046

PKS Optimis Peroleh 5 Kursi DPRD Pasaman Barat pada Pileg 2019

SIMPANG EMPAT – PKS optimis lima kursi DPRD Kabupaten Pasaran Barat akan diperolehnya pada pileg 2019. Hal ini disampaikan oleh Fajri Yustian Ketua Tim...
images (5)

Garis 7: Sesat Nalar

Analogi adalah sebuah cara otak untuk memahami sesuatu. Analogi mirip dengan perumpamaan. Jika ada orang yang bertanya bagaimana cara membuat jelly, maka paling mudah...
IMG_20180224_110625_530

Mencari Logika di Balik Kasus Tuduhan ke Habib Rizieq Shihab

Habib Rizieq Shihab (RHS) juga ditetapkan sebagai tersangka, setelah sebelumnya FH dijerat pasal pornografi dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara. RHS bahkan...