Koalisi Masyarakat Tagih Presiden Percepat Ungkap Penyerang Novel

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menagih kepada Presiden Joko Widodo untuk segera mempercepat pengusutan kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan.

“Pada intinya kedatangan kami menagih bukan hanya pimpinan KPK, tetapi Presiden karena kami luput melihat respon yang cepat terkait penanganan perkara juga dari Kepolisian,” kata peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Lalola Easter di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (11/10).

Lalola menyatakan bahwa sudah banyak informasi terdapat kejanggalan terkait penyerangan penyidik senior KPK tersebut.

“Publik tidak boleh dibiarkan lupa,” kata Lalola.

Dalam kesempatan sama, Ketua Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak menyatakan kekecewaannya terhadap aparatur hukum karena belum bisa menuntaskan kasus Novel itu.

“Padahal jika dilihat model kasus ini sebenarnya mudah saja untuk diungkap, ‘clue’-nya itu sudah banyak berserakan, tetapi sampai saat ini tak tuntas. Insya Allah Novel mulai ‘terang’, tetapi kasusnya tidak terang sama sekali,” kata Dahnil.

Ia pun menyatakan pesimistis kasus penyerangan Novel itu bisa diungkap oleh kepolisian.

“Maka harapan kami gantungkan kepada orang yang paling berkuasa, yaitu Presiden. Kami berulang kali meminta dibentuk TGPF. Jadi, kalau Pak Jokowi ingin tuntaskan utang kampanye beliau tentang agenda pemberantasan korupsi maka harusnya TGPF ini bisa jadi jalan untuk tuntaskan kasus ini,” ujarnya.

Sementara itu, Novel Baswesdan melalui video teleconference dari Singapura menyatakan kekecewaannya bahwa sampai saat ini kasus penyerangan terhadap dirinya belum terungkap.

“Saya juga ingin sampaikan masalah ini sampai sekarang tidak diungkap dan saya juga belum mendapat rencana selanjutnya, yaitu dibentuknya TGPF,” kata Novel.

Ia pun juga menyampaikan kepada semua pihak yang fokus pada pemberantasan korupsi agar tetap semangat dan berani untuk berjuang melawan korupsi.

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

Sikap PSI Tolak Perda Syariah Dapat Dikategorikan Anti Pancasila dan Konstitusi

Untuk masyarakat daerah yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam, tentunya wajar bahkan wajib bagi mereka untuk memperjuangkan adanya Perda-Perda yang berdasarkan Syariat Islam di daerahnya. Jadi tidaklah tepat bila kita atau siapapun, partai politik manapun, kelompok manapun, bahkan pemerintah sekalipun ingin menghempang suatu Perda yang bernuansa Syariah.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER