Ketum Ansor: #2019GantiPresiden Hanya Gerakan Politik Orang Frustasi dan Bingung

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor), Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) menegaskan bahwa Ansor dan Barisan Ansor Serbaguna (Banser) tidak akan terlibat secara institusional terkait kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh aktivis gerakan #2019GantiPresiden.

Namun, kata Gus Yagut, jika gerakan #2019GantiPresiden sudah menjadi ancaman bagi keutuhan bangsa dan negara, maka Ansor dan Banser baru akan terlibat secara institusional.

“Sementara ini, kami masih melihat ini hanya gerakan politik saja dari orang-orang yang frustasi, bingung, nggak tahu akan menggunakan narasi apa melawan petahana,” kata Gus Yaqut lewat keterangan tertulis yang diterima SERUJI di Jakarta, Ahad (26/8).

Baca juga: Gus Yaqut: Banser Tidak Terlibat Aksi Tolak #2019GantiPresiden di Surabaya


Pria yang juga politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, juga tidak ingin terlibat dalam pro-kontra apakah gerakan #2019GantiPresiden konstitusional atau tidak, makar atau bukan. Pihaknya, menyerahkan soal tersebut kepada pakar dan ahli hukum apakah gerakan tersebut makar atau tidak.

“Tapi dalam pandangan saya, gerakan #2019GantiPresiden ini gerakan banci. Nggak jelas kelaminnya. Mau diganti dengan apa? Kalau presiden diganti presiden, kan sudah jelas, siapa lawan petahana sekarang. Kenapa nggak sekalian saja, #2019PresidennyaPrabowo, misalnya. Jangan-jangan memang agenda lain yang diselipkan dalam gerakan tersebut,” ujar Gus Yaqut.

BACA JUGA:  Antisipasi Rusuh, TKN Jokowi-KH Ma'ruf Ingatkan Relawan Waspadai 3 Skenario Provokasi Ini

Menurut Gus Yaqut, ada waktu berkampanye tersendiri untuk pilpres. Kenapa kelompok tersebut tidak sabar. Rakyat, lanjut dia, nanti akan menjadi juri yang paling adil.

“Tidak perlu memaksakan diri sehingga seolah-olah mereka menjadi korban dari sistem. Korban dari kekuasaan, lalu playing victim. Rakyat yang sudah cerdas ini jangan dibodohkan lagi dengan gerakan-gerakan yang nggak ada untungnya bagi bangsa dan negara,” tuturnya.

Baca juga: Ansor Akan Beri Sanksi Anggota Yang Terlibat Aksi Tolak #2019GantiPresiden

Namun demikian, Gus Yaqut menegaskan kembali, jika gerakan tersebut sudah menjadi ancaman bagi keutuhan bangsa dan negara, secara kelembagaan Ansor-Banser akan turun dan berada di depan.

“Jika belum, kami juga nggak akan turun. Kita biarkan saja. Biar aparat yang bertindak. Mereka ini, kan, kelompok yang cari-cari perhatian saja, tho?” pungkasnya. (ARif R)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

56 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi