Jokowi Sebut Soal Politisi “Genderuwo”, Begini Tanggapan Sandiaga Uno

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Calon Wakil Presiden (cawapres) nomor urut 02, Sandiaga Uno menanggapi pernyataan Presiden Jokowi tentang adanya politisi ‘genderuwo’ yang disebut Jokowi sebagai politisi yang suka memprovokasi dan menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat.

“Saya tidak ingin berkomentar yang negatif tapi mungkin yang dimaksud pak presiden itu politisi atau politik ‘genderuwo’ itu yang berkaitan dengan ekonomi rente, mafia ekonomi, mafia pangan atau mafia lainnya sebagai genderuwonya ekonomi,” kata Sandiaga dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Jumat (9/11) malam.

Menurut Sandiaga, ‘genderuwo’ ekonomi dan mafia tersebut menggerogoti ekonomi tanah air, sehingga ekonomi menjadi lemah, tidak mandiri dan tergantung terhadap faktor eksternal.

Baca juga: Setelah Sebut Sontoloyo, Kini Jokowi Sebut Adanya Politisi “Genderuwo”


“Jadi ‘genderuwo’ ekonomi ini memang harus dienyahkan baik sebagai operator ekonomi yang bertindak sebagai ‘genderuwo’ dan politisi yang ‘back up’,” kata pasangan capres, Prabowo Subianto ini.

BACA JUGA:  Ditemukan Data Ganda DB1 PPP, Pleno Rekapitulasi Untuk Aceh Timur Berjalan Alot

Dikatakan juga oleh mantan Ketua HIPMI ini, “Genderuwo” ekonomi ini yang membuat harga-harga melangit, lapangan pekerjaan semakin sulit didapat.

“Saya sependapat dengan Pak Jokowi, ‘genderuwo’ ekonomi ini menjadi musuh bersama. Kita patahkan political ‘genderuwo’ ekonomi dengan para politisi yang mendukungnya. Ini peringatan dari presiden,” katanya.

Dia menambahkan, ciri ciri genderuwo, tidak terlihat tapi menakutkan dan merusak.

Baca juga: Jokowi Sebut Politisi “Genderuwo”, Fahri Hamzah: Tepuk Air Terpercik Muka Sendiri

“Kita ingin ekonomi yang sehat, transparan, tidak ada ruang gelap. Supaya para ‘genderuwo’ kabur,” ujarnya.

Menurut Sandiaga, dirinya dan Prabowo fokus pada perbaikan ekonomi Indonesia di tahun 2019 dengan penciptaan dan ketersediaan lapangan kerja serta harga-harga bahan kebutuhan pokok yang stabil dan terjangkau. (ARif R)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Renungan Hari Tenang: Dari Indonesia Pusaka Hingga Tuhan Survei

Dan memang itulah tujuan tertinggi dari ritual pemilu. Kompetisi, adu gagasan, demonstrasi kepentingan, itu semua semacam gerak senam dan angkat beban dalam gymnasium.

Bantahan Survei Kompas, Filsafat Ilmu dan Kisah Angsa Hitam

Cara saya berterima kasih kepada Kompas justru memujinya ketika benar dan mengkritiknya ketika salah. Dan saya berkesimpulan dengan ilmu yang saya pelajari, Kompas telah salah menarik kesimpulan dalam publikasi surveinya di bulan Maret 2019.

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi