Setelah Sebut Sontoloyo, Kini Jokowi Sebut Adanya Politisi “Genderuwo”

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Presiden Jokowi kembali melemparkan istilah yang menggambarkan cara berpolitik buruk yang dilakukan politisi di Indonesia, yaitu cara berpolitik menakut-nakuti, yang ia sebut sebagai politik “genderuwo”.

Petahana yang merupakan calon Presiden (capres) nomor urut 01 dalam Pilpres 2019 ini menyampaikan tentang politik “genderuwo” ini saat acara pembagian sertifikat tanah untuk masyarakat Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Jumat (9/11).

Dalam sambutannya Jokowi mengingatkan adanya politisi yang pandai melakukan propaganda di tengah masyarakat dengan tidak menggunakan etika dan sopan santun dalam politik yang baik.

“Coba kita lihat politik dengan propaganda, membuat ketakutan, kekhawatiran. Setelah takut yang kedua membuat sebuah ketidakpastian. Masyarakat menjadi (takut), memang digiring untuk ke sana. Dan yang ketiga menjadi ragu-ragu masyarakat, benar nggak ya, benar nggak ya?” kata Presiden.

Presiden menyebut politisi yang suka menakut-nakuti itu sebagai ‘politikus genderuwo’.

“Cara seperti ini, cara-cara politik yang tidak beretika. Masa masyarakatnya sendiri dibuat ketakutan? Nggak benar kan? itu sering saya sampaikan itu namanya ‘politik genderuwo’ nakut-nakuti,” tegas Jokowi.

Menurut Presiden, cara berpolitik seperti itu bisa membahayakan persatuan Indonesia yang terdiri dari beragam agama, kepercayaa, suku, dan berbagai perbedaan lainnya.

“Jangan seperti itu. Masyarakat ini senang-senang saja kok ditakut-takuti. Iya tidak? Masyarakat senang-senang kok diberi propaganda ketakutan. Berbahaya sekali. Jangan sampai propaganda ketakutan menciptakan suasana ketidakpastian, menciptakan munculnya keragu-raguan,” tegasnya.

Jokowi yang berpasangan dengan cawapres nomor urut 01, KH Ma’ruf Amin, sebelumnya juga melempar istilah “sontoloyo” untuk para politisi yang berpolitik dengan cara terus menerus menyebarkan hoaks dan fitnah, serta menyerang pemerintah tiada henti sebaik apa pun kerja pemerintah. (ARif R)

7 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Terima Kasih Ahok!

Penggratisan Suramadu: Memperdalam Kekeliruan Kebijakan Pemerintah

"Kebijakan ini dibangun di atas paradigma benua, bertentangan dengan paradigma kepulauan. Dalam paradigma benua, kapal bukan infrastruktur, tapi jalan dan jembatan. Kapal disamakan dengan truk dan bis," Prof Danie Rosyid.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Tiga Budaya Sunda yang Unik, Nomer 1 Sudah Jarang Ditemukan

Semua tradisi dan budaya di Indonesia unik dan mempunyai ciri khas tersendiri. Tak ketinggalan juga budaya Sunda dan segala tradisi yang dijalankan.