F-PKS: Perppu Ormas Perlu Dibahas karena Bertentangan dengan Prinsip Hukum

0
60
Massa Aksi 299
Massa "Aksi 299" menolak Perppu Ormas dan Kebangkitan PKI. (Foto: Rahmat Opick/SERUJI)

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PKS, Muzammil Yusuf, mengatakan Perppu No 2/2017 tentang Ormas perlu dibahas dan pihaknya siap menyerap aspirasi dari beragam kalangan masyarakat.

“Perppu ini perlu dibahas karena bertetangan dengan prinsip hukum, maka dari itu kami menerima setiap aspirasi yang akan disampaikan,” kata Muzammil Yusuf di Jakarta, Jumat (29/9).

Sebagaimana diketahui, Aksi Damai 299 yang digelar pada Jumat (29/9) menyebutkan resolusi yang salah satu isinya terkait dengan Perppu No 2/2017 yang dikeluarkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Sebelumnya, sejumlah elemen pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Kebhinekaan menyatakan dukungannya kepada pemerintah dalam menjalankan Perppu Nomor 2 tahun 2017 tentang Ormas, dengan tetap mengedepankan kemanusiaan.

“Kami mendukung Pemerintah menjalankan Perppu No. 2 tahun 2017 tentang ormas dengan tetap mengedepankan kemanusiaan yang adil dan beradab,” ujar Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) Agus Herlambang dalam konferensi pers bersama di Jakarta, Kamis (28/9).

Aliansi Kebhinekaan terdiri dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia dan Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia.

Mereka juga meminta pihak berwajib menegakkan supremasi hukum dengan menindak tegas setiap individu maupun organisasi yang melakukan tindakan mengganggu ibadah umat beragama, persekusi, ataupun ujaran kebencian yang menyinggung SARA termasuk di media sosial.

Selain itu Aliansi Kebhinekaan meminta para pemimpin publik dan institusi untuk tidak mengeluarkan pernyataan yang dapat menimbulkan kericuhan dan mengimbau masyarakat untuk kritis terhadap lalu lintas isu dan arus informasi agar tidak cepat terhasut dan terprovokasi dengan berita dan informasi yang tidak benar.

Sebelumnya, pemohon uji materi Perppu Ormas di Mahkamah Konstitusi (MK) Eggy Sudjana dan Damai Harry Lubis memperbaiki permohonan mereka sesuai dengan saran Majelis Hakim Konstitusi pada persidangan sebelumnya.

Salah satu saran Majelis Hakim Konstitusi adalah, pihak Pemohon mengubah permohonan mereka supaya menjadi Pihak Terkait dalam perkara ini.

“Kami memperbaiki permohonan sesuai dengan saran Majelis Hakim, namun Pemohon memutuskan untuk tidak menjadi Pihak Terkait, Pemohon akan meneruskan permohonannya,” jelas kuasa hukum Pemohon, Arvid Martdwisaktyo di Gedung MK Jakarta, Selasa (19/9).

Dalam sidang tersebut, Eggy selaku Pemohon juga menyebutkan bahwa keberadaan Perppu Ormas hanya akan memecah belah bangsa Indonesia, sehingga pihaknya meminta supaya Perppu Ormas dibatalkan keberlakuannya.

Eggy kemudian menyebutkan supaya Perppu Ormas konsisten dengan ketentuan di dalamnya, artinya semua ormas yang bertentangan dengan Pancasila harus dibubarkan. (Ant/SU02)

Komentar

BACA JUGA

Ratusan Bangunan Warisan Budaya, Belum Dapat Rekomendasi Cagar Budaya

 KULON PROGO, SERUJI.CO.ID - Sebanyak 300 bangunan warisan budaya yang tersebar di 12 kecamatan, di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, belum mendapat rekomendasi...

Gunakan Ijaazah Palsu, KPU Tak Loloskan Kandidat Petahana

SENTANI, SERUJI.CO.ID - Kandidat petahana dalam Pilkada Mimika yakni Eltinus Omaleng yang berpasangan dengan Johanes Rettob, dinyatakan tidak memenuhi syarat menjadi peserta pilkada serentak...

Dua Pemukiman Terbakar Akibat Karhutla, Polisi Tindak Tegas Pelaku

PONTIANAK, SERUJI.CO.ID - Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Irjen Pol Didi Haryono mengatakan telah memerintahkan seluruh jajaran untuk menangkap pelaku pembakaran lahan dan menindak...

Bawaslu: Kabupaten Badung Rawan Pelanggaran Pilkada Bali

DENPASAR, SERUJI.CO.ID - Badan Pengawas Pemilu Provinsi Bali menyatakan Kabupaten Badung menjadi daerah yang paling rawan terjadi pelanggaran Pilkada Bali 2018, dibandingan dengan delapan...

Cegah Kenakalan Remaja, Pemkot Berlakukan Jam Malam Pelajar

TERNATE, SERUJI.CO.ID - Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate, Maluku Utara (Malut) akan memberlakukan jam malam kepada pelajar di daerah ini, untuk mencegah mereka melakukan tindakan...
loading...
Ilustrasi

Sudah Tepatkah Berlomba-lomba Membuka Minimarket Ummat?

Gegap gempita ummat berjamaah mendirikan Koperasi dengan usaha minimarket perlu diapresiasi. Pasalnya telah tumbuh kesadaran bagaimana menumbuhkan ekonomi ummat supaya lebih berdaya di negeri...
IMG20180217143208

Mengenal Istana Kuning di Kabupaten Kotawaringin Barat

Kotawaringin Barat - Terlintas dalam benak kita sebutan Istana Kuning maka warnanya akan kuning semua. Namun beda dengan Istana Kuning yang berada di tengah...
IMG_20180214_093436_928

Pilkada Calon Tunggal, Demokratiskah?

Pemilihan kepala daerah serentak sudah dalam hitungan bulan lagi.  Harapan akan pesta demokrasi dengan menggunakan hak pilihnya untuk menentukan calon pemimpin daerahnya.  Begitu juga...